MAJALAH ICT – Jakarta. Dalam lima bulan pertama masa kepemimpinannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid langsung bergerak cepat. Bersama jajarannya, ia menancapkan langkah-langkah strategis untuk menata ruang digital Indonesia. Dari pemblokiran enam juta judi online hingga peluncuran platform layanan publik, Kementerian Komdigi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ekosistem digital yang aman, sehat, dan inklusif.
Salah satu capaian penting yang berhasil diraih adalah pemblokiran enam juta konten judi daring yang melanggar hukum, sebagai bagian dari komitmen menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia.
“Kalau dibilang puas, tentu belum ya. Pekerjaan rumah masih banyak, dan itu kami akui,” ujar Meutya Hafid kepada awak media dalam acara buka bersama di kawasan Jakarta Pusat.
Meutya menyatakan bahwa dirinya bersama wakil menteri, dan seluruh jajaran Komdigi dalam lima bulan terakhir berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai tantangan di ruang digital, salah satunya terkait judi daring.
Tidak hanya fokus pada pemberantasan konten judi daring, Kementerian Komdigi juga mengoptimalkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya, seperti pornografi anak dan hoaks. Untuk itu, struktur pengawasan digital telah direformasi secara besar-besaran.
“Kementerian Komdigi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya konten negatif dan turut menjaga keamanan ruang digital,” kata Meutya.
Di bidang konektivitas nasional, Kementerian Komdigi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi untuk mendukung penerapan teknologi baru yang meningkatkan kualitas jaringan.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati teknologi konektivitas terbaru yang mampu mendorong kemajuan berbagai sektor,” ujar Meutya.
Menjelang momentum Mudik Lebaran 2025, Kementerian Komdigi juga meluncurkan kembali Mudikpedia, sebuah platform informasi terpadu yang dirancang untuk mempermudah akses layanan terkait mudik.
Kemkomdigi juga bekerja sama dengan operator seluler untuk menjaga stabilitas jaringan selama periode mudik dan menurunkan tarif komunikasi hingga 50 persen.
“Mudikpedia adalah wujud dukungan kami untuk memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjaga mereka tetap terhubung selama perjalanan,” ujar Meutya.
Dalam mendukung ekosistem media nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kementerian Komdigi terus mengawal upaya perlindungan hak penerbit atas konten yang mereka hasilkan.
“Pak Wamen sangat mengawal implementasi Publisher Rights, yang telah kami luncurkan bersama komite independen. Ini penting untuk melindungi ekosistem media di Indonesia,” ungkap Meutya.
Kementerian Komdigi juga memprioritaskan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Rancangan peraturan ini telah selesai di tingkat kementerian dan kini sedang dalam tahap sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya. Sementara itu, kebijakan pembaruan Pusat Data Nasional (PDN) juga berada di tahap akhir penyelesaian.
“Ini baru sebagian dari langkah-langkah yang telah kami lakukan selama lima bulan terakhir. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mewujudkan ruang digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi,” tutur Meutya.
Pencapaian ini menjadi pijakan awal dari perjalanan panjang Kementerian Komdigi dalam mengawal transformasi digital Indonesia—menciptakan ruang digital yang kondusif, mendorong kemajuan ekonomi digital, dan memperkuat kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, situasi terkini judi online di Indonesia pada Maret 2025 menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan, masalah ini belum sepenuhnya tuntas. Saya akan menganalisis situasi ini berdasarkan data dan informasi yang tersedia hingga Januari 2025, sambil mempertimbangkan dinamika yang mungkin terjadi hingga saat ini, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pemerintah dengan sudut pandang kritis.
Judi online tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga November 2024 menunjukkan bahwa perputaran uang terkait judi online mencapai Rp 327 triliun pada 2023, dan Rp 110 triliun pada kuartal pertama 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat dengan transaksi Rp 293,4 miliar. Jawa Barat menjadi provinsi dengan perputaran judi online tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah, yang menempati posisi ketiga nasional. Dengan jumlah pemain mencapai 4 juta orang, termasuk 80.000 anak di bawah 10 tahun dan 440.000 remaja usia 10-20 tahun, ini menunjukkan bahwa judi online telah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga pejabat.
Meskipun ada kemajuan signifikan, judi online belum sepenuhnya diberantas.Penurunan akses sebesar 50% dan deposit menjadi Rp 34,49 triliun menunjukkan bahwa upaya pemerintah mulai membuahkan hasil. Pemblokiran jutaan konten dan ribuan rekening juga merupakan langkah konkret.
Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, BI, PPATK, Polri, dan TNI, serta keterlibatan masyarakat melalui kanal pelaporan (seperti aduankonten.id dan WhatsApp 08119224545), telah memperkuat upaya pemberantasan.
Namun, situs baru terus bermunculan. Meskipun jutaan situs telah diblokir, pelaku judi online terus membuat situs baru dengan nama berbeda. Komdigi melaporkan adanya 20.595 kata kunci baru di Google dan 3.961 di Meta hingga Juli 2024, menunjukkan bahwa pelaku selalu mencari celah.
Keterlibatan Oknum Aparat: PPATK pada November 2024 mengungkapkan bahwa 97.000 personel TNI dan Polri terlibat dalam judi online, yang menunjukkan adanya tantangan internal dalam penegakan hukum. Hal ini melemahkan kredibilitas upaya pemberantasan.
Ivan Yustiavandana dari PPATK mencatat bahwa transaksi judi online semakin kecil (rata-rata Rp 100 ribu), tetapi jumlah pemain terus bertambah, sehingga akumulasi transaksi tetap besar. Ini menunjukkan bahwa judi online masih mudah diakses oleh masyarakat.
Meskipun Komdigi menggunakan AI untuk pemblokiran, pelaku judi online juga menggunakan teknologi canggih untuk menyusupkan konten, termasuk ke situs pemerintah (23.616 sisipan) dan pendidikan (22.205 sisipan) hingga Juli 2024.
Banyak masyarakat terjerat judi online karena masalah ekonomi, mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Tanpa solusi ekonomi yang mendasar, seperti literasi keuangan dan peningkatan kesejahteraan, judi online akan terus menarik korban baru.
Pemblokiran situs memang masif, tetapi pelaku judi online terus beradaptasi dengan membuat situs baru. Tanpa pendekatan yang lebih proaktif, seperti menargetkan server utama di luar negeri (misalnya di Thailand, Filipina, dan Kamboja, tempat Rp 5 triliun lebih uang judi online dilarikan), pemblokiran hanya bersifat sementara.
Banyak langkah pemerintah masih bersifat reaktif, seperti pemblokiran situs dan rekening setelah masalah muncul. Pendekatan preventif, seperti literasi keuangan dan edukasi masyarakat, belum cukup masif untuk mengubah perilaku masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menjadi target utama pelaku judi online.
Judi online sering kali menarik masyarakat kecil yang mencari jalan pintas finansial. Tanpa solusi ekonomi yang konkret, seperti penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kesejahteraan, upaya pemberantasan akan terus berhadapan dengan permintaan yang tinggi dari masyarakat.