Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Kominfo Dorong Persoalan Telekomunikasi Diselesaikan Melalui Regulator

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong kedepan perselisihan bisnis telekomunikasi diselesaikan melalui regulator dan tidak masuk dalam proses hukum pidana tapi perdata. Demikian disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika KemKominfo Kalamullah Ramli.

Menurut Kalamullah, ini merupakan semangat dari Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). "Kami coba kedepan bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Paling tidak Ditjen PPI berkomunikasi dengan MA, melalui Kepala Badan Diklatnya untuk merintis usaha memberikan pemahaman kepada hakim tentang dunia postel," kata Kalamullah sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian.

Dijelaskannya, ide ini sama apa yang dilakukan di bidang lingkungan dimana sudah ada sertifikasi lingkungan untuk para hakim, sehingga setiap kasus lingkungan itu hanya bisa diadili oleh hakim yang mempunyai sertifikatasi lingkungan. "Kita sudah melakukan percakapan dengan MA.Kita akan merintis kearah sana, paling tidak kemarin sudah undang Kabadan litbang MA," ungkapnya.

Ditambahkan Kalamullah, pihaknya akan melakukan bekerjasama dengan MA diantaranya membangun kurikulum yang terkait bidang Telekomunikasi atau TIK, bagi /hakim di Pusdiklat. "Nantinya akan menjadi diklat bagi hakim di bidang TIK. Jadi kedepannya kita bisa merintis hakim-hakim yang mengadili perkara telekomunikasi dan IT yang punya sertifikasi bidang TIK yang dikeluarkan oleh Kemkominfo dan MA," lanjutnya.

Nmun begitu, katanya, sedapat mungkin perselesihan bisnis telekomunikasi diselesaikan melalui regulator. Namun hal itu untuk yang masuk wilayah perdata, bukan pidana. "Kedepannya BRTI bisa menjadi pemutus akhir perselisihan dan kita berharap perselisihan tidak ada lagi masuk ke rana pidana," harapnya.