Search
Kamis 18 April 2024
  • :
  • :

Kominfo: Interferensi Karena AXIS Tidak Penuhi Batas Maksimum Emisi

MAJALAH ICT – Jakarta.  Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa proses migrasi dalam rangka penataan frekuensi 3G masih dalam proses. Dan sehubungan dengan informasi yang disampaikan AXIS mengenai keberatan memenuhi jadwal migrasi berpindah ke blok 11 dan 12 karena masih mengalami gangguan interferensi yang diduga berasal dari penyelenggara PCS1900 sehingga melakukan perpindahan kembali (roll-back) ke Blok 2 dan 3, disebut Kominfo karena kesalah AXIS Sendiri.

Demikian disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto. Menurut Gatot, setelah AXIS menyatakan keberatan dalam melaksanakan perpindahan pada propinsi di Jawa, Bali, NTB dan sebagian Sumatera, pihaknya kemudian mencoba mencari sumber gangguan telah dilakukan pengukuran bersama pada beberapa BTS di Bekasi dengan melibatkan Ditjen SDPPI, UPT, PT Axis Telekom Indonesia dan PT Smart Telekom.

"Hasil di Bekasi menunjukkan bahwa PT Smart Telekom telah memenuhi batas emisi yang ditetapkan dalam PM30/2012 sementara PT Axis tidak sehingga harus melakukan koordinasi dengan PT Smart Telekom melalui pengaturan antena dan pemasangan filter. PT Axis Telekom Indonesia selanjutnya mengharapkan pengukuran yang sama dilakukan pada seluruh titik yang telah dilaporkan yang diduga mengalami gangguan dari PT Smart Telekom," terang Gatot.

Dijelaskan Gatot, dalam melakukan penataan frekuesi radio 2,1 GHz tersebut, Kementerian Kominfo  telah mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 30 Tahun 2012 (PM 30/2012) tentang Prosedur koordinasi antara penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan PCS 1900 dengan UMTS, dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2013 (PM 19/2013) tentang Mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz. "Artinya, dasar hukumnya jelas dan itupun dibahas bersama dengan seluruh pihak terkait (khususnya para penyelenggara telekomunikasi dengan layanan frekuensi radio 2,1 GHz," ujar Gatot.

Menurut Gatot, Kementerian Kominfo berpandangan bahwa selama ini telah berusaha maksimal melibatkan operator UMTS termasuk PT Axis Telekom Indonesia dalam proses pembahasan PM30/2012 dan PM19/2013, sehingga mengharapkan adanya dukungan operator UMTS termasuk PT Axis Telekom Indonesia serta operator PCS1900 agar pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam menjalankan prosedur penanganan gangguan yang merugikan, diperlukan adanya langkah-langkah percepatan agar proses retuning tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan menyederhanakan metode pengukuran. "Penyederhanaan metode pengukuran adalah dengan melakukan metode pemilihan (sampling) pada saat melakukan pengukuran terhadap Base Station-Base Station AXIS yang dilaporkan terinterferensi maupun pada Base Station-Base Station milik Smart Telecom yang diduga menimbulkan interferensi. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan pengukuran di semua Base Station AXIS yang terinterferensi," papar Gatot.

Dengan adanya penyederhanaan, lanjut Gatot, pihak UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio selanjutnya cukup melakukan pengamatan visual (uji validasi) pada setiap perangkat Base Station AXIS maupun Smart  Telecom. "Jika merk dan jenis perangkatnya sama, maka UPT akan dapat langsung menarik kesimpulan mengenai unjuk kinerja dari perangkat tersebut," ujarnya.

Penyederhanaan metode pengukuran didasarkan pada pertimbangan teknis bahwa untuk merk dan jenis perangkat Base Station yang sama akan menghasilkan unjuk kinerja dan profil gelombang radio yang juga sama. Terhadap penggunaan metode sampling, pihak AXIS melalui Penanggung Jawab Operasionalnya telah menyatakan persetujuannya pada saat diskusi tanggal 17 Juli 2013. "Sayangnya, persetujuan pihak AXIS terhadap penggunaan metode sampling tersebut dibantah di dalam surat No. 057/AXIS-EA/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, dengan menyatakan bahwa AXIS meminta dilakukannya pengukuran bersama di semua Base Station AXIS yang telah dilaporkan mengalami gangguan interferensi," kata Gatot lagi.

Menurut Gatot, dalam kasus interferensi PCS1900 terhadap UMTS, penanganannya harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersamaan, baik oleh penyelenggara UMTS sebagai pihak yang mengalami interferensi maupun penyelenggara PCS1900, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak diantaranya. "Mengacu pada surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Erik Aas selaku President Director/CEO PT Natrindo Telepon Seluler (sekarang bernama AXIS) pada tanggal 6 Desember 2011, pihak AXIS telah menyatakan kesediaanya untuk tunduk pada ketentuan penataan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang ditetapkan oleh Pemerintah cq . Kementerian Komunikasi dan Informatika," tandas Gatot.