Search
Jumat 21 Juni 2024
  • :
  • :

Kominfo – OJK Sepakati Implementasi Sertifikasi Elektronik

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati kerjasama pendampingan implementasi sertifikasi elektronik sektor jasa keuangan. "Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah penting agar tanda tangan digital segera diimplementasikan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini dalam sambutannya ketika Penandatangan Perjanjian Bersama Pendampingan Implementasi Sertifikasi Elektronik Sektor Jasa Keuangan di Kantor OJK, Jakarta.

Penandatanganan kesepahaman itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Farida Dwi Cahyarini mewakili Kementerian Kominfo, sementara dari OJK diwakili oleh Wakil Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto.

Menurut Farida, implementasi sertifikasi elektronik sejalan dengan amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)yang sudah diundangkan sejak Tahun 2008. "Sebenarnya sudah didahului dengan Peraturan Menteri Nomor 29 dan 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan CA dan badan pengawas yang berkaitan dengan pelaksanaan tanda tangan digital ini,” jelasnya.

Melalui implementasi sertifikasi digital, Sekjen Kementerian Kominfo berharap dapat mencerdaskan kehidupan sebagai bagian masyarakat informasi di dunia serta memberikan rasa aman, keadilan  dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

“Salah satu cara memberikan rasa aman adalah dengan menjamin keaslian serta legalitas suatu  dokumen melalui sistem otentifikasi  yang disebut tanda tangan digital atau elektronik. Di dalam UU ITE tanda tangan digital itu adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan dan terasosiasi atau terkait informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi,” papar Farida Dwi Cahyarini.

Sekjen Farida menjelaskan sesuai Pasal  11 UU ITE, tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. “Artinya kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan Basah. Tanda tangan elektronik setidaknya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai identitas dari penandantangan dan sebagai  tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercamtum dalamnya. Namun tanda tangan elektronik bersifat lex spesialis sehingga tanda tangan elektronik hanya bisa menggantikan tanda tangang basah yang tidak diwajibkan oleh undang-undangyang lain,” tandas Sekjen Kominfo.

Dengan implementasi tanda tangan elektronik secara nasional, Farida Dwi Cahyarini mengharapkan seluruh institusi dapat menerima dokumen dalam bentuk digital.  Menurutnya, tanda tangan elektronik dapat diverifikasi keasliannya secara online sehingga Pemerintah mampu menyediakan layanan yang lebih cepat dan tidak membutuhkan kertas  dalam proses perijinan ataupun output layanan.

"Untuk implementasi yang akan digunakan di Indonesia adalah menggunakan Rude CA. Sesuai PP PSTE itu merupakan lembaga penjamin yang dipercaya dan  lembaga penerbit digital. Dengan sertifikat ini nantinya seseorang bisa memiliki tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital,” jelas Sekjen Kominfo.

Sekjen Kominfo menyatakan kebutuhan lain yang mendesak untuk implementasi sertifikasi elektronik adalah mengurangi timbunan dokumen dalam gudang arsip. ”Di Kementerian Kominfo contohnya, yang sudah menerapkan paperless dengan Simaya+ akan tetapi kebutuhan kertas tetap banyak, ini diakibatkan belum adanya penerapan tanda tangan digital, jadi apabila tanda tangan digital sudah terlaksana penuh maka paperless benar-benar akan kita lihat dan tidak ada lagi gudang arsip,” tandas Farida.

Farida juga menambahkan implementasi tanda tangan elektronik sangat mungkin dilakukan jika setiap orang bisa mengubah mindset. "Dokumen digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas, kita dapat menghilangkan kewajiban dan mengefisiensikan menggunakan kertas pada dokumen ilegal ini dan dapat juga menyokong upaya go green dalam rangka penyelamatan hutan di Indonesia," pungkasnya.