Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kominfo Tegaskan Smart Telecom Dapat 30 MHz di 2,3 GHz Berdasar Kajian Teknis, Ekonomis dan Historis

MAJALAH ICT – Jakarta. Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan frekuensi sebesar 30 MHz kepada Smart Telecom dari proses migrasinya di 1900 MHz ke 2,3 GHz, didasarkan pada kajian teknis dan ekonomis. Selain itu, penetapan ini juga memperhatikan aspek historis bagaimana penyelenggaraan PCS 1900 MHz. Demikian disampaikan Kementerian Kominfo dalam tanggapan tertulis atas masukan publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

"Penetapan pita frekuensi radio selebar 30 MHz TDD untuk penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan PCS-1900 yang direalokasikan ke pita frekuensi radio 2.3 GHz ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis dengan memperhitungkan benchmark nilai ekonomi pita frekuensi radio 3G 2.1 GHz dan pita frekuensi radio BWA 2.3 GHz didalam maupun diluar negeri, kajian formula IPSFR (Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio) untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz, dan pendekatan ekonomi berdasarkan asumsi yang mempergunakan perhitungan dimensioning jaringan dengan model yang tepat," jelas Kominfo terkait maraknya pertanyaan mengenai kelayakan Smart Telecom mendapat alokasi 30 MHz yang disampaikan beberapa kalangan.

Adapun beberapa pihak yang memberikan masukan dan tanggapan terhadap RPM tersebut adalah Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Pita Lebar Nirkabel Indonesia (APPNI), PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Indosat, Tbk, PT. First Media, Tbk, PT. Internux, PT. Hutchison 3 Indonesia dan dari perseorangan, I Ketut Prihadi.

"Penetapan penetapan pita frekuensi radio selebar 30 MHz TDD dipandang sudah memperhatikan aspek historis serta memenuhi aspek ekonomi atas realokasi pita frekuensi radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz," terang Kominfo.

Kementerian Kominfo juga berpendapat, berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 dapat disimpulkan bahwa mekanisme realokasi bukanlah pemberian izin penggunaan frekuensi radio baru melainkan penyesuaian izin atas izin frekuensi radio yang telah dimiliki. "Oleh karena itu, kebijakan realokasi tidak tepat jika dikaitkan dengan mekanisme pemberian izin baru melalui evaluasi atau seleksi," tegas Kementerian di bawah Tifatul Sembiring ini.