MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima penghargaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik Pertama untuk Kategori Navigasi. "Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks," jelas Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih di Bandung, Jawa Barat akhir Juli lalu.
Sesuai Surat Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik, penghargaan diberikan karena Website JDIH Kementerian Kominfo dinilai mampu mengelola website yang memudahkan penjelajahan dan penyajian informasi dengan tampilan yang menyediakan fitur feedback, pesan visual dan perhitungan waktu dan tindakan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan Integrasi Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/07/2016). Selain Kementerian Kominfo, penghargaan juga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Peringkat kedua terbaik Kategori Navigasi, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Provinsi Bali untuk Kategori Usability, serta Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kategori Konten.
Kepala BPHN Enny Nurbaningsih menyatakan integrasi JDIH dibutuhkan agar memastikan jaminan pengelolaan dokumentasi dan informasi sesuai standar pengelolaan website JDIHN. "Agar website dan informasi peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh anggota JDIHN dapat terintegrasi dengan website pusat JDIHN yakni jdihn.id," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Enny Nurbaningsih, kerjasama pengelolaan mutlak diperlukan. "Keterpaduan dan interasi diperlukan sebagai sarana layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat," paparnya.
Kegiatan bertema Membangun Kerjasama Dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum Terintegrasi itu dinilai Enny Nurbaningsih sangat relevan dengan Nawa Cita yaitu Membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Enny Nurbaningsih meminta setiap pengelola berlomba membuat yang terbaik dan memahami arah dan strategi pengembangan JDIHN. "Ini dibutuhkan untuk menyusun program aksi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam koridor JDIH secara nasional," katanya dalam kegiatan yang diikuti oleh peserta dari 33 provinsi dan seluruh kementerian dan lembaga itu.
