Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Komunitas Harapkan Adanya Kementerian Teknis Fokus Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Komunitas yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi mengharapkan agar Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan mendatang memiliki kementerian teknis yang fokus teknologi informasi dan komunikasi. Dan nampaknya, apa yang menjadi keinginan komunitas ICT Indonesia tersebut akan mendapat perhatian serius dari Jokowi.

Seperti diungkap Pakar IT Onno W Purbo, di pemerintahan Jokowi sepertinya Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) akan fokus sebagai regulator teknis dan melepas peran kehumasan pemerintah ke Sekretariat Negara (Sekneg). "Sinyalnya seperti itu. Tetapi lihat saja nanti. Saya tidak mau bicara dari mana infonya,” ungkap Onno yang juga merupakan kandidat kuat Menkominfo seperti diusulkan Kabinet Alternatif Usulan Rakyat.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), Onno menilai bahwa Indonesia memiliki pekerjaan berat ke depan di bidang TIK yakni membuat seluruh masyarakat terkoneksi kepada internet. "Kita harus tetapkan tujuan yang jelas mau kemana dan peran dari pemerintah bagaimana untuk mewujudkan semua masyarakat itu terkoneksi dengan informasi. Kalau saya sih maunya self regulated, biarkan masyarakat yang mengatur," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum  Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Sylvia W. Sumarlin mendesak perlunya ada perubahan besar dalam tata kelola TIK di Indonesia. "Selama sepuluh tahun ini kita merasakan di industri seperti auto pilot. Kita butuh kementrian TIK yang berani berdiri di depan membela sektor ini,” tegasnya.

Ditambahkannya, jika menginginkan sektor TIK sebagai enabler perekonomian maka pola pikir para petinggi negara harus diubah. “Mulai dari Presiden harus memiliki pola pikir yang sama terhadap TIK, jangan jadikan sektor ini hanya sebagai penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), lihat lebih jauh dari itu, bagaimana sektor ini bisa mendorong dan menumbuhkan perekonomian,” katanya. Menurut Wanita yang akrab disapa Evie itu ada ketidakadilan bagi sektor telekomunikasi selama ini dimana PNBP yang ditarik tidak dikembalikan ke industri, tetapi malah banyak untuk kementrian lainnya.

Sedangkan Sekjen Indonesian Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA) Ferrij Lumoring mengharapkan jika pemerintahan baru membuat kementrian teknis yang fokus mengurus TIK, maka regulasi yang dibuat harus bisa mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. "Selama ini banyak regulasi keluar setelah praktik bisnis terjadi dimana ujungnya memagari kreativitas. Harusnya regulasi itu mendorong pertumbuhan bisnis,” katanya.

Ketua Umum APJII Semuel A Pangerapan mengharapkan adanya lembaga teknis seperti Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat. “Lembaga ini harus konsisten dan punya rencana jelas menata industri. Misal, soal frekuensi, harus jelas alokasi dan buat apa. Jangan seperti di Indonesia, menterinya mau habis masa jabatan, ada perubahan di pengalokasian frekuensi. Ini membuat ketidakpastian usaha,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyarankan, pemerintahan baru dalam membuat kementrian TIK harus memiliki pola pikir teknologi yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan. “Jangan kebijakan itu berpatokan kepada target PNBP, jadinya seperti sekarang. Industri merasa sebagai sapi perahan,” katanya.

Menurutnya, mengeluarkan fungsi penerangan atau PR di Kemenkominfo hal yang tepat karena sudah tidak sesuai dengan kondisi bangsa. “Dulu era orde baru memang dibutuhkan. Sekarang baiknya serahkan ke Sekneg urusan itu, sekalian dengan TVRI dan RRI dibawa kesana. Kemenkominfo fokus urusan teknis TIK,” tegasnya.

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengharapkan pemerintah Jokowi bisa mewujudkan harapan komunitas TIK. "Kami membuka petisi soal ini. Masyarakat memang menginginkan adanya perubahan tata kelola di sektor telekomunikasi. Jokowi harus memberikan perhatian pada kontribusi  dari sektor telekomunikasi dan Netizen dalam mendukungnya sebagai Presiden. Apalagi Jokowi ingin menerapkan e-blusukan, itu tak akan terwujud kalau infrastruktur broadband masih seperti sekarang," katanya mantap.