Search
Selasa 16 Juli 2024
  • :
  • :

Komunitas Mulai Gamang Dukung Indosat-IM2

JAKARTA: Komunitas telematika ternyata tak kompak mendukung Indosat-IM2 dalam perlawanannya melawan Kejaksaan Agung dan menentang kriminalisasi industri telekomunikasi.

Dalam tubuh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) sendiri, yang selama ini merupakan yang terdepan menentang kriminalisasi industri telekomunikasi, ternyata tak kompak mendukung Indosat-IM2.

"Rasanya jaksa tak sepenuhnya salah, cuma kalau saya ngomong itu ke publik pasti dianggap murtad,"ungkap seorang pengurus Mastel yang enggan disebutkan namanya kepada majalah ICT, malam ini, 12-2-2013.

Menurut dia, apabila memang benar dalam PKS Indosat dan IM2 tersebut terdapat dua versi kontrak yang berbeda, yaitu antara sewa menyewa dan revenue sharing, ditambah adanya hak eksklusif penyelenggaraan 3G Indosat (bukan kabel dan frekuensi lainnya), maka jaksa memiliki alasan yang sangat kuat.

Pendapat senada diungkapkan seorang pegurus teras kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, yang mengungkapkan bahwa dirinya yang benar-benar berjuang tanpa pakai pamrih atau imbalan tertentu malah terpinggirkan. "Gue concern untuk membentuk good corporate governance, bagaimana bisa tercipta kompetisi yang sehat,"tuturnya.

Dalam perkembangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diketuai oleh H. Bambang Heryanto SH MH, dalam sidang yang di gelar Kamis, (7/2), mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Indar Atmanto, PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) untuk menunda pelaksanaan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dugaan kerugian Negara dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2.1 Ghz/3G. Dalam perkara tersebut, BPKP mengeluarkan pernyataan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun.

Penundaan pelaksanaan keputusan BPKP tersebut di atas berlaku selama perkara berjalan hingga diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Rudy M. Harahap, pengamat telematika mengungkapkan yang bersengketa adalah jaksa dengan indosat dkk, sehingga tentunya terserah jaksa dan pengadilan Tipikor apakah akan menggunakan dokumen laporan audit itu atau tidak.

"Kedua, yang ingin dihentikan prosesnya kan jaksa, kenapa di sidang PTUN tidak menjadi turut tergugat? Ketiga, apakah suatu peradilan yang setingkat (PTUN) bisa memberi perintah ke Peradilan Tipiikor? Perhatikan pra pradilan kasus Chevron, peradilan memerintahkan jaksa, bukan peradilan yang setingkat dengannya,"tegasnya.

Keempat, tambahnya, laporan audit itu tidak masuk lingkup putusan pejabat tata usaha negara. "Sampai kapan pun tidak bisa menjadi domain PTUN. Kecuali, "direkayasa" yang nanti akhirnya akan menambah biaya berperkara. Sebagai kaum intelektual kita mestinya memahami domain ini dan tidak terperangkap dengan iming-iming suatu pihak yang bisa memutarbalikkan suatu pengertian, tetapi akhirnya hanya menunda-nunda dan argo salah satu pihak jalan terus, tetapi tidak menghentikan pokok perkara,"tuturnya.

Kelima, lanjut Rudy, pola menghentikan proses persidangan Tipikor seperti ini sudah sering di tempat lain. "Lihat contohnya sebuah kasus di Riau. Tapi, akhirnya jaksa bisa meyakinkan peradilan Tipikor dan proses berjalan terus. Upaya-upaya" mengasilkan putusan sela di PTUN sudah menjadi "modus" yang "diiamati" lama oleh penegak hukum dan sebaiknya pihak-pihak terkait lebih berhati-hati menggunakan "upaya" tersebut sebelum malah menjadi kasus hukum berikutnya,"ujarnya.

Keenam, tanpa laporan audit tersebut pun, asalkan jaksa punya "senjata" lain, tentu persidangan Tipikor akan berproses terus.

Rudy yang juga dari BPKP memaparkan cerita kasus ini tentu akan masih panjang. Sebaiknya, tambahnya, anggota komunitas cukup cerdas dan tidak euforia dengan putusan sela. Harus ambil nafas yang panjang.(ap)