MAJALAH ICT – Jakarta. Konflik antarwarganet di media sosial kembali memanas dalam beberapa hari terakhir, melibatkan netizen Indonesia dan sejumlah pengguna dari negara lain di kawasan Asia Timur. Perdebatan yang awalnya dipicu oleh komentar bernada stereotip berkembang menjadi pertukaran serangan verbal, memicu kekhawatiran atas meningkatnya polarisasi dan rasisme digital.
Percakapan yang berlangsung terutama di platform X dan TikTok itu memperlihatkan saling balas komentar yang mengandung ejekan berbasis identitas nasional, budaya, dan penampilan fisik. Sejumlah unggahan bahkan menjadi viral dengan jutaan tayangan dan memicu keterlibatan warganet dalam jumlah besar.
Pakar digital dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa konflik tersebut menunjukkan bagaimana media sosial mempercepat eskalasi konflik identitas. Menurutnya, algoritma platform cenderung memperkuat konten yang memicu emosi kuat, termasuk kemarahan dan sentimen nasionalisme.
“Platform digital dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, dan konten konflik sering kali mendapat respons tinggi. Ini membuat konflik kecil bisa membesar dan melibatkan banyak orang dalam waktu singkat,” kata Heru, Selasa (17/2/2026).
Ia menambahkan, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai “echo chamber,” di mana pengguna hanya terpapar pandangan yang memperkuat posisi kelompoknya sendiri.
Ditambahkannya, konflik semacam ini berpotensi berdampak lebih luas, termasuk merusak citra digital suatu negara.
“Jejak digital bersifat permanen dan dapat memengaruhi persepsi global. Konflik yang mengandung unsur rasisme bisa berdampak pada reputasi masyarakat digital Indonesia secara keseluruhan,” yakinnya.
Menurutnya, literasi digital menjadi faktor kunci untuk mencegah eskalasi konflik. Pengguna internet diimbau untuk lebih kritis dan menahan diri dalam merespons provokasi.
Data dari berbagai lembaga menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas media sosial tertinggi di dunia, dengan puluhan juta percakapan publik terjadi setiap hari. Tingginya volume interaksi ini meningkatkan potensi konflik, terutama ketika isu sensitif seperti identitas nasional dan budaya terlibat.
Pakar menilai fenomena ini menjadi pengingat bahwa ruang digital bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga arena pembentukan opini publik dan identitas sosial. Mereka mendorong kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil untuk memperkuat literasi digital dan mendorong interaksi yang lebih sehat.
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya juga telah mengimbau masyarakat untuk menjaga etika komunikasi di ruang digital serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi memicu konflik dan diskriminasi.
Konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa tantangan utama ruang digital saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana masyarakat menggunakannya secara bertanggung jawab di tengah keragaman global.
