MAJALAH ICT – Jakarta. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) harus diakui sebagai katalis kunci yang memungkinkan negara-negara di seluruh dunia untuk mengubah ekonomi mereka dan mendorong kemajuan sosial-ekonomi. Demikian hasil pertemuan lebih dari 50 menteri pemerintah dari seluruh dunia, pada malam pembukaan ITU Plenipotentiary Conference ke-14 di busan, Korea Selatan.
Pernyatan yang disebut dengan "Deklarasi Busan" dikeluarkan pada penutupan pertemuan menteri-menteri ICT se dunia, pada malam pembukaan ITU Plenipotentiary Conference. Deklarasi Busan menekankan "Tujuan dasar membangun inklusif masyarakat informasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi dan pengetahuan, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional".
Deklarasi ini menekankan pentingnya inklusi digital, tidak hanya untuk orang-orang di negara-negara berkembang, tetapi juga untuk kelompok marginal dan rentan seperti perempuan, anak-anak, berpenghasilan rendah, masyarakat adat, orang tua dan penyandang cacat.
"Meskipun kami telah berhasil membawa tiga miliar orang online, kita masih memiliki situasi yang tidak dapat diterima di mana dua pertiga orang di negara berkembang, dan lebih dari 90% orang di 48 negara yang disebut dengan Least Developed Countries di dunia, masih offline," kata Sekretaris Jenderal ITU Dr Hamadoun Touré I. yang mengatakan hal itu pada pertemuan tingkat tinggi para menteri TIK
Deklarasi Busan menegaskan bahwa penggunaan strategis dan inovatif telekomunikasi serta ICT dapat membantu negara-negara mengatasi tantangan global yang ada dan muncul. TIK juga akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, katanya. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri dari sekitar 50 negara dari seluruh Afrika, Asia, Karibia, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah dan Oceania.
