Search
Minggu 14 April 2024
  • :
  • :

Laporan Khusus Kisruh PLIK-MPLIK : DPR Desak Moratorium (1)

MAJALAH ICT – Jakarta. Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) jadi perbincangan. Banyak pihak mencium adanya aroma tidak optimlanya implementasi program yang sesungguhnya bermanfaat dalam mengentaskan rakyat Indonesia dari jurang kesenjangan digital, terutama bagi rakyat yang nun jauh di pedalaman sana, desa-desa terpencil, yang mungkin listrik pun belum mengalir. 

Karena itu kemudian, Komisi I DPR RI mendesak agar Kemeterain Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi pengelolaan PLIK dan MPLIK sebagai salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR Dengan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Evaluasi tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika). 

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan yang membacakan hasil kesimpulan Raker, Kemenkominfo diminta memperhatikan temuan-temuan panja PLIK-MPLIK Komisi I DPR RI sehingga ke depan dapat berjalan optimal. Tenggat waktu yang diberikan untuk penyelesaian adalah 3 bulan.

"Komisi I DPR RI juga mendesak Kemenkominfo untuk menuntaskan implementasi sistem informasi manajemen monitoring layanan internet kecamatan (SIMMLIK/Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan) selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan. Terhitung sejak tanggal pelaksanaan Raker 18 Maret 2013 hari ini, sesuai dengan target dan kesanggupan dari Menkominfo," tegas Ramadhan.

Menurut Ramadhan, kesimpulan lainnya adalah Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo melakukan penghentian sementara terhadap realisasi pembayaran program PLIK-MPLIK sampai adanya keputusan bersama antara Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo. Penghentian sementara program ini dilakukan terhadap seluruh kegiatan Program PLIK-MPLIK.

Komisi I juga, lanjut Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini,  meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditingkatkan dalam perencanaan pengelolaan dan pengawasan terhadap program PLIK-MPLIK. "Guna mengungkap adanya potensi kerugian negara dalam program PLIK-MPLIK ini, Komisi I juga mendorong BPK melakukan audit investigasi. Namun hal ini masih perlu dibawa ke dalam rapat internal Komisi I lebih dulu, perlu tidaknya hal itu dilakukan," tandas Ramadhan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai bahwa desakan Komisi I DPR RI agar segera menghentikan sementara proyek PLIK dan MPLIK tidak dapat disetujui karena dapat berakibat fatal. Menurut Tifatul, jika penghentian itu benar-benar dilakukan, maka dikhawatirkan akan memunculkan gugatan karena pemutusan sepihak. "Jika ada yang menuntut balik, akan merugikan negara karena negara yang akan membara tuntutan itu," tegas Tiaftul dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.

Sebab menurut Tifatul, dalam proyek PLIK/MPLIK, pemerintah membeli jasa yang disediakan operator bukan membeli peralatan mulai dari mobil hingga perangkat komputer, sehingga kerugian negara tak terjadi. "Kita hanya menyewa untuk menembus itu. Kita subsidi dari pemerintah pusat, karena di masyarakat mengikat kontrak. Per jam kan hanya 1000 sampai 2000. Kami membayar jasa mereka empat jam sehari. Jika memang ada masalah di lapangan, mari bersama kita carikan solusinya,” jelas Tifatul.

Ditambahkan Mantan Presiden PKS ini, soal dugaan adanya permainan anggaran dalam pengadaan PLIK-MPLIK senilai Rp. 1,4 Triliun, ditegaskannya bahwa hal itu tidak ada.  "Itu sudah diaudit BPK, jangankan 1 triliun 10 juta saja ditangkap," tandas Tifatul. 

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Kerja DPR dengan Menkominfo yang dipimpin Wakil Ketua Komisi DPR Ramadhan Pohan, disimpulkan empat hal, yaitu:

  1. Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sepakat bahwa Kemenkominfo akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program PLIK MPLIK yang sudah berjalan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BP3TI, dan memperhatikan temuan-temuan Panja PLIK-MPLIK Komisi I DPR RI, sehingga penyelenggaraan program PLIK-MPLIK ke depan dapat berjalan optimal
  2. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk menuntaskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung sejak pelaksanaan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan target dan kesanggupan dari Menkominfo.
  3. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap program PLIK-MPLIK .
  4. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk melakukan penghentian sementara terhadap realisasi pembayaran program PLIK-MPLIK sampai adanya keputusan bersama antara Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berdasarkan kesimpulan butir 1 dan butir 2 pada Raker Komisi I DPR dengan Menkominfo tanggal 18 Maret 2013.