Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Laporan Khusus Registrasi Prabayar (1) : Pro – Kontra

MAJALAH ICT – Jakarta. Kebijakan registrasi pengguna SIM Card prabayar yang sudah lama dikeluarkan dan sementara waktu memasuki "zone nyaman", tiba-tiba menyeruak kembali ke permukaan. Adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri yang menilai bahwa berdasar perkembangan situasi terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, khususnya pelanggan prabayar, penyelenggara telekomunikasi telah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan menteri tersebut. Pelanggaran khususnya terjadi terhadap Pasal 2 dan 4 ketentuan tersebut.

Penilaian Kementerian Kominfo itu disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu. "Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo menemukan mekanisme registrasi pelanggan prabayar yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri," tegas Ismail. Ditambahkannya, pelanggaran terjadi pada 2 dan 4 Permen No. 23/2005 tersebut.

Dijelaskan Ismail, dalam pasal 2 disebutkan "Pelanggan mempunyai hak menggunakan jasa telekomunikasi setelah memberikan identitasnya secara benar kepada penyelenggara telekomunikasi.". "Di lapangan dijumpai beberapa indikasi yang nyata bahwa registrasi pelanggan dan aktivasi kartu perdana dengan data yang benar belum berjalan seperti yang diharapkan," katanya. Disebutkannya, indikasi tersebut antara lain ribuan nomor pelanggan digunakan untuk SIM box yang merupakan perbuatan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan telekomunikasi. Ribuan SIM-card dibuang setiap hari karena blokir anti-SIM-box dan ribuan pula SIM-card-baru diaktivasi untuk menggantikannya. Praktek ini melahirkan data jumlah pelanggan yang seolah tumbuh terus dan nilai ARPU (Average Revenue Per User) yang tidak valid.

Kemudian di gerai-gerai penyedia kartu perdana banyak dijumpai SIM card yang sudah diaktivasi. Kartu ini lalu dibeli masyarakat dalam jumlah amat banyak untuk mengirimSMS polling ke beberapa acara TV atau untuk beragam pemakaian lainnya. "Penyerahan SIM card tanpa meminta kartu identitas calon pelanggan sehingga dapat dipastikan penyelenggara telekomunikasi tidak memiliki data pelanggan yang terdapat pada kartu identitas tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menerapkan registrasi untuk setiap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar dan memiliki identitas pelanggan dimaksud. Identitas pelanggan yang dibutuhkan untuk keperluan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. nomor telepon jasa telekomunikasi prabayar yang digunakan; b. identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Pasport/ Kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat/ tanggal lahir dan alamat.

"Untuk dapat memiliki identitas pelanggan sebagaimana dimaksud, para penyelenggara telekomunikasi tentu harus meminta kartu identitas calon pelanggan. Sungguh tidak mungkin memiliki identitas pelanggan yang benar tanpa memeriksa kartu identitas asli pada saat registrasi calon pelanggan prabayar. Maka, tata cara registrasi pelanggan dengan cara entry data dilakukan oleh calon pelanggan merupakan tata cara yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 di atas. Oleh karena itu, penyelenggara jasa telekomunikasi prabayar layanan bergerak seluler dan jaringan tetap dengan mobilitas terbatas perlu memperbaiki tata cara registrasi para calon pelanggannya," tandasnya. Karena itu, tambah Ismail, para penyelenggara telekomunikasi terkait diminta untuk segera melakukan upaya-upaya perbaikan mengingat registrasi yang longgar membuka peluang penggunaan nomor (SIM card) secara tidak bertanggung jawab bahkan digunakan untuk tindak kejahatan.

"Beberapa upaya teknis yang harus dilakukan adalah membuat mekanisme registrasi yang mewajibkan entry data calon pelanggan dilakukan oleh penyedia SIM card kartu perdana, bukan oleh calon pelanggan. Entry data calon pelanggan dilakukan dengan mengacu pada kartu identitas asli milik calon pelanggan. Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi yang terkait perlu memberikan panduan yang mengikat kepada para mitra yang mendistribusikan SIM card. Kemudian, membangun sistem pendataan distribusi SIM card sedemikian rupa sehingga dapat ditelusuri setiap SIM card sampai ke tangan pelanggan melalui mitra bisnis yang mana. Sistem informasi ini serupa dengan yang diterapkan pada rantai mitra bisnis yang mendistribusikan voucher isi ulang elektrik, dimana para penyelenggara telekomunikasi perlu memastikan agar tidak terjadi fraud dalam pengisian ulang deposit prabayar," paparnya.

Karena dinilai melanggar, maka Kementerian Kominfo meminta penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan penertiban register pelanggan telepon seluler pra bayar, dan sekaligus upaya perbaikan, menyusul registrasi yang longgar membuka peluang penggunaan nomor (SIM Card), secara tidak bertanggungjawab bahkan digunakan untuk tindak kejahatan. Registrasi Prabayar diharuskan dimulai pada 1 September Mendatang.

Menurut Dirjen PPI Kemkominfo Kalamullah Ramli, upaya-upaya teknis yang dilakukan para penyelenggara Telekomunikasi, yaitu membuat mekanisme registrasi yang mewajibkan entry data calon pelanggan dilakukan oleh penyedia SIM Card kartu perdana, bukan oleh calon pelanggan, entry data calon pelanggan dilakukan dengan mengacu pada kartu identitas asli milik calon pelanggan.

"Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi yang terkait perlu memberikan panduan yang mengikat kepada para mitra yang mendistribusikan SIM card," kata Kalamullah. Diungkapkan Ketua BRTI ini, di lapangan dijumpai beberapa indikasi yang nyata bahwa registrasi pelanggan dan aktivitas kartu perdana dengan data yang benar belum berjalan seperti yang diharapkan. Menurutnya, ribuan nomor pelanggan digunakan untuk SIM box yang merupakan perbuatan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan telekomunikasi.

"Ribuan SIM Card dibuang setiap hari karena blokir anti-SIM Box dan ribuan pula SIM Card baru diaktivasi untuk menggantikannua. Praktek ini melahirkan data jumlah pelanggan yang seolag tumbuh terus dan nilai ARPU (Average Revenue Per User) yang tidak valid," ujar Kalamullah. Ditambahkanya, digerai-gerai penyedia kartu perdana banyak dijumpai SIM card yang sudah diaktivasi. Kartu ini lalu dibeli masyarakat dalam jumlah amat banyak untuk mengirim SMS polling ke beberapa acara TV atau untuk beragam pemakaian lainnya. Selain itu, penyerahan SIM Card tanpa meminta kartu identitas calon pelanggan sehingga dapat dipastikan penyelenggara telekomunikasi tidak memiliki data pelanggan yang terdapat pada kartu identitas tersebut.

Pernyataan Kalamullah diperkuat oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Riant Nugroho yang menyatakan, sejak Mei-Agustus operator seluler sudah melakukan uji coba pendaftaran nomor kartu prabayar untuk pelanggan baru.

"Nanti yang bulan September bakal dibuka untuk pelanggan eksisting. Kami beri waktu satu tahun. Pada bulan itu, operator seluler akan kirimkan SMS broadcast ke pelanggannya," harap Riant. Ditegaskan Riant, pemerintah telah memberikan surat edaran kepada para operator seluler selaku pelaksana teknis dari aturan ini. "Sistem registrasi semua operator akan sama karena yang buat ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia)," katanya. Mekanismenya, kata Riant, pelanggan harus daftar ke outlet terdaftar operator dan tidak boleh ke outlet yang ada di pinggir-pinggir jalan.

Meski demikian, katanya memberi catatan, operator seluler harus membroadcast pesan tersebut dan memberi tenggat waktu 3-6 bulan. Sementara sanksi untuk operator yang tidak mematuhi aturan registrasi prabayar, belum jelas benar. Meski beredar informasi bahwa operator yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan registrasi prabayar akan dikenakan sanksi berupa tidak boleh ikut dalam seleksi dan lelang yang diadakan Kementerian Kominfo, seprti lelang spektrum frekuensi blok yang ditinggalkan XL dan AXIS.

Dari sisi operator sendiri, Ketua Umum Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Alexander Rusli mengungkapkan, hal yang menjadi pokok masalah dalam implementasi tata ulang ini adalah pembelian dan registrasinya hanya bisa dilakukan di gerai atau toko yang telah diberikan otoritas oleh operator telekomunikasi. "Kami sudah bicara dengan distributor besar, mereka juga kewalahan jika harus mengawasi hingga tingkat outlet (pengecer). Ini harus dicari jalan keluarnya," kata Alexander yang juga Presiden Direktur dan CEO Indosat.

Rencana kebijakan pemerintah, ditanggapi dengan kritis oleh Sekretaris Jenderal Indonesia Telecommunication Users Group, Muhammad Jumadi. Menurut Jumadi, kebijakan ini yang dimabil harusnya memperhatikan kondisi di daerah-daerah dimana bagi pengguna agak sulit untuk ke outlet-outlet yang resmi. Jika pun mendapatkan outlet resmi, maka akan butuh waktu dan biaya. "Sebaiknya kebijakan yang dibuat jangan asal saja. Mana bisa orang di kampung ke outlet-outlet yang butuh waktu dan ongkos," sergahnya.

Jumadi juga meningatkan agar kebijakan yang diambil memperhatikan kondisi pengguna ponsel yang menggunakan layanan prabayar di desa-desa. "Mereka tidak akan sempat dan paham yang seperti ini," sesal Jumadi yang tak habis pikir mengapa kebijakan ini diambil Kominfo.