MAJALAH ICT – Jakarta. Isu penyadapan yang dilakukan Australia dan masuk melalui Telkomsel dan Indosat, menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk Kementerian Pertahanan. Saat ini, Kementerian Pertahanan menerjunkan Lembaga Sandi Negara untuk mendalami apakah ada keterlibatan kedua operator tersebut membantu Australia menyadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para menteri lainnya sebagaimana pernah diungkap Edward Snowden November 2013 lalu.
Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, penerapan sistem komunikasi di Indonesia sangat rawan disadap. Pasalnya, oeprator telekomunikasi dan juga satelit sebagian besar milik asing. Akan tetapi, Purnomo menegaskan intelijen Indonesia juga melakukan proteksi jaringan komunikasi melalui pelindung, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Sistem proteksi itu sudah diterapkan dalam Cyber Operating Center (COC) di Kementerian Pertahanan.
"Kami dalami lebih dulu, kami juga sudah terjunkan Lemsaneg. Kami sekarang memegang UU ITE. Tetapi, pada UU soal cyber defense belum ada. Lemsaneg sudah lapor saya, sekarang sudah didalami," ungkap Purnomo.
Selain Lemsaneg, BIN juga ikut mendalami persoalan penyadapan ini. Kepala BIN Marciano Norman berharap, meski dalam perusahaan Telkomsel dan Indosat ada kepemilikan asing, Telkomsel dan Indosat berpihak pada NKRI.
"Kami mengharapkan keberpihakan Indosat dan Telkomsel itu terhadap NKRI menjadi prioritas," kata Marciano. Ditambahkannya, saat ini BIN sedang mendalami modus penyadapan yang dilakukan pihak intelijen Australia. "Kami sedang melakukan pendalaman. Kami belum mendapatkan hasilnya dan belum bisa diumumkan," ungkapnya.
