MAJALAH ICT – Jakarta. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan penurunan biaya interkoneksi, membuat prihatin barisan mahasiswa dari Papua. Padahal, menurut mahasiswa Papua, penurunan tarif interkoneksi bakal meringankan biaya komunikasi masyarakat, khususnya di Indonesia bagian Timur. Karena itu, mahasiswa Papua berkomitmen untuk mengawal rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menurunkan tarif interkoneksi, melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).
Demikian disampaikan Filep Ireuw, Ketua Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Papua. "Rencana menurunkan biaya interkoneksi sangat mulia, layak didukung karena meringankan biaya telekomumikasi masyarakat. Khususnya bagi kami yang berada di Indonesia Timur," tandas Filew.
Ditegaskan mhasiswa Universitas Cenderawasih Papua ini, penurunan biaya interkoneksi memang sudah layak karena tarifnya sudah terlalu lama tidak turun. Filew yakin, Menkominfo sudah memperhitngkan secara matang penurunan tarif. "Selama ini, masyarakat Indonesia Timur tidak ada pilihan atau alternatif terkait operator telekomunikasi. Kami merasa iri dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Mereka bisa merasakan biaya telepon yang murah dan terjangkau," papar Filew.
Dinyatakannya juga, menurut UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dinyatakan pada pasal 3 bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. "Kami ingin ada pilihan operator, serta harga telekomunikasi yang terjangkau. Artinya apa, pemerintah sudah tepat menurunkan biaya interkoneksi itu. Kalau ada operator yang keberatan berarti mereka anti kompetisi," pungkasnya.
