MAJALAH ICT – Jakarta. Masyarakat Telematika (Mastel) secara resmi menyesalkan apa yang disampaikan Pengamat Telematika KRMT Roy Suryo mengenai Indosat harus bertanggung jawab terhadap penyadapan. Menurut Direktur Eksekutif Mastel Eddy Thoyib disesalkan tuduhan Roy Suryo yang dinilainya terlalu gegabah. Yang menarik, Roy sendiri merupakan Anggota Mastel Individu nomor urut 162 dengan nomor keanggotaan 100397.
Menurut Eddy, tudingan Roy dalam kasus penyadapan kepada Indosat sangat tidak berdasar dan patut disayangkan. Apalagi dengan menyebutkan bahwa fragmen kabel optik bawah laut SEA ME WE sebagai alasannya. Dijelaskan Eddy, SEA ME WE atau kabel laut untuk SEA (Southeast Asia), ME (Middle East ) dan WE (Western Europe) memang Indosat ikut di dalam konsorsium pendanaannya bersama dengan banyak negara lain, demikian juga dengan AIS (Australia Indonesia Submarine Cable) dan Menang (Medan Penang) dan itu sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu. "Namun dengan tiba-tiba menuding bahwa Indosat terlibat di dalam penyadapan tersebut menurut saya sekali lagi sangat gegabah," katanya.
Sebagaimana diketahui, Roy Suryo sebelumnya menegaskan bahwa operator telekomunikasi Indosat berada di belakang isu penyadapan yang saat ini mengemuka dengan tersadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para Menteri. Karena itu, Roy yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga ini mendesak Indosat harus bertanggung jawab.
Pernyataan Roy menimbulkan pertanyaan publik, terutama Indosat. Presiden Direktur dan CEO Indosat Alexander Rusli mempertanyakan apa yang menjadi dasar Roy menuding Indosat seperti itu. Menurut Alex, bisa dicek apakah Presiden dan pejabat tinggi yang disabat menggunakan nomor Indosat atau bukan.
Roy pun menyodorkan bukti-bukti. Dalam paparan 10 halaman yang dibuat Roy, dijelaskan bagaimana penyadapan di Indonesia terjadi. "Ini File Presentasi / Powerpoint saya sepuluh tahun yg lalu. Intinya, sebenarnya bahaya tersebut sudah pernah saya sampaikan satu dekade lalu, namun sayangnya baru sekarang berani ada karena ada ketegasan SBY," kata Roy.
Dalam paparannya, "Perkembangan ICT dan Kasus-kasusnya di Indonesia", Roy telah menyampaikan ancaman kebocoran informasi. Hal itu sudah dipresentasikan Roy dalam Rakernis Telematika Kepolisian RI. Dalam catatan Roy, yang sempat bocor adalah percakapan Presiden Habibie saat menjabat dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengenai pembelian buffer stock minyak dari Singapura. "Kemudian ada juga bocoran hasil rapat intern Polda Papua di Jayapura 5 Juli 2002 tentang rencana operasi ‘Adil Matoa’," ungkap Roy.
Menurut Roy yang juga petinggi Partai Demokrat ini, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Diungkap oleh Roy, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan. Indosat sendiri dilepas oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi pada tahun 2002 saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI.
"Itu sudah sering saya sampaikan dalam makalah-makalah dan sudah beberapa kali dimuat di media Australia, bahwa penjualan Indosat menjadi awal upaya penyadapan Australia terhadap Indonesia,” ungkap.