Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Meneg BUMN Masih Pelajari Strategi Buyback Indosat

MAJALAH ICT – Jakarta. Saat debat Pilpres beberapa bulan lalu, salah satu topik hangat yang mengemuka adalah soal penjualan dan rencana buy back Indosat. Rencana pembelian kembali Indosat sempat diungkap Capres Joko Widodo waktu itu. Dan kini, setelah menjadi Presiden tentu saja, rencana tersebut menjadi pertanyaan. Pertanyaan yang mengemuka menjadi domain dari Menteri Negara BUMN Rini Soemarno untuk menjawabnya.

Rini sendiri menolak berkomentar banyak terhadap rencana buy back Indosat tersebut. "Iya nanti ya, saya pelajari dulu," kata Rini berkomentar singkat saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Isu buyback sempat diteriakkan karyawan Indosat saat menyambut kereta kencana yang membawa Jokowi-JK lewat depan kantornya, sesuai Jokowi JK dilantik di Gedung DPR/MPR. 

Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi melihat berdasar sejarah, Telkom dengan juga anak perusahaannya Telkomsel, dengan Indosat adalah Dwi Tunggal, yang telah mendampingi Indonesia memberikan layanan telekomunikasi dimana Telkom memberikan layanan telepon tetap dan sambungan langsung jarak jauh, sementara Indosat adalah penyelengara sambungan langsung internasional, sebelum kemudian Telkom dengan Telkomselnya dan Indosat juga berbisnis layanan telepon seluler.

"Jika ingin buyback Indosat saya pikir sah-sah saja. Ini akan makin memperkuat RI dilayanan telekomunikasi, sehingga pemerintah punya dua kaki yang kuat, Telkom dengan Telkomsel nya, dan Indosat," kata Heru. Namun begitu, kata Heru, baiknya buyback dilakukan di Indosat dan juga Telkomsel. 

"Buyback bisa dimulai dari Telkomsel, kemudian ke Indosat, atau Indosat langsung. Dan itu bisa dilakukan secara ‘gratis’," ujar Heru. Yang dimaksud gratis di sini, dijelaskan Heru bahwa dengan strateginya, pemerintah bisa membeli kembali saham dengan tanpa mengeluarkan uang cash. "Jadi Menteri Keuangan jangan sewot dulu bahwa aksi ini akan mengambil anggaran APBN," ucap Heru.

Diterangkannya, idealnya memang untuk buyback disiapkan anggaran, namun dengan perkembangan terkini di berbagai negara, pemerintah untuk kondisi tertentu bisa masuk ke dalam operator dalam bentukshare. "Untuk itu, agar skenario berjalan, hendaknya pemerintahan SBY yang tinggal menghitung hari, dan Kementerian Kominfo, tidak mengeluarkan kebijakan baru dulu terkait alokasi frekuensi dan slot orbit satelit," pungkasnya.