Search
Selasa 18 Juni 2024
  • :
  • :

Menjual Ponsel Ilegal, Kementerian Kominfo Panggil Pedagang Online

MAJALAH ICT – Jakarta. Penjualan dan pembelian ponsel secara online kini kian marak. Uniknya, banyak ponsel yang dijual ternyata tidak atau belum mendapatkan sertifikasi dari Kementeri Komunikasi dan Informatika. Seperti dalam kasus masuknya ponsel 4G LTE yang terjadi belum sesuai dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), namun sudah dijual di lapak-lapak daring. 

Untuk itulah kemudian, Direktorat Pengendalian Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo mengadakan rapat bersama penyedia lapak online atau pelaku e-commerce di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu dimaksudkan sebagai upaya Kementerian Kominfo dalam memastikan jaminan perlindungan konsumen karena semakin maraknya perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi secara online.

Direktorat Pengendalian secara khusus menyampaikan agar penyedia lapak online lebih selektif dalam memilih pemasok atau pedagang dan pembeli. Setiap penyedia lapak online diminta memastikan kejelasan identitas pengguna sehingga ketika terjadi permasalahan dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh yang disampaikan kepada peserta rapat adalah mengenai banyak kecelakaan yang terjadi karena gangguan (interverensi) alat dan perangkat telekomunikasi. Baik itu gangguan penerbangan akibat terganggunya komunikasi antara ATC (Air Traffic Controller) dengan pilot pesawat. Oleh karena itu, pelaku usaha telah diingatkan agar tidak memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat/label dari pihak yang berwenang.

Perwakilan perkumpulan e-commerce Indonesia, Indonesia E-Commerce Association (IDEA) yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya sangat mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran perangkat ilegal di masyarakat. Salah satunya, kata perwakilan IDEA, dengan bersedia membantu menelusuri identitas dan alamat penjual perangkat ilegal. 

Sejak 2015 Subdit Montib PPI Direktorat Pengendalian juga melakukan monitoring terhadap penjualan online alat dan perangkat telekomunikasi. IDEA juga menyampaikan terima kasih telah diberikan informasi dan pembinaan mengenai peraturan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dijual harus memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depan, Ditjen SDPPI akan mengagendakan rapat rutin dengan pelaku e-commerce Indonesia untuk berbagi mengenai permasalahan dalam perdagangan online, terutama alat dan perangkat telekomunikasi agar selaras dengan regulasi yang berlaku. Ditjen SDPPI mengapresiasi keterbukaan pelaku e-commerce Indonesia dalam memberikan data yang berguna untuk penertiban alat dan perangkat telekomunikasi.

Rapat dengan pelaku usaha online itu dimanfaatkan oleh Direktorat Pengendalian untuk menyampaikan tahapan penegakkan hukum yang dijalankan oleh Penyidik PNS (PPNS) jika ditemukan perdagangan perangkat ilegal. Secara khusus disampaikan pula mengenai Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Kominfo No. 1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 18/2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Sesuai dengan peraturan itu, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring standar perangkat pos dan informatika dengan cara pengecekan ke lapangan ataupun ke tempat-tempat penjualan perangkat telekomunikasi secara berkala. Upaya penegakkan hukum terhadap para pembuat, perakit, pemasuk, pedagang, dan pengguna alat atau perangkat telekomunikasi merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring standar perangkat pos dan informatika.