MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik jajaran Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) secara lengkap. Yang dilantik Menkominfo, enam merupakan wakil dari unsur masyarakat dan tiga merupakan wakil pemerintah. Dalam pelantikan, Rudiantara mengingatkan agar BRTI kerjanya jangan hanya membuat analisis saja, namun juga yang terpenting adalah regulasi dan memberikan layanan pada masyarakat.
"Jangan sampai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjadi Badan Analisis Telekomunikasi Indonesia (BATI) karena kerjanya analisis saja, analisis yang tidak kunjung selesai dan tidak melahirkan regulasi," ujar Rudiantara usai melantik Anggota BRTI baru periode 2015-2018, di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.
Rudiantara mengharapkan, sebagai pengatur, pengawas dan pengendali industri telekomunikasi, dapat mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan program Kominfo. Apalagi, katanya, ada tiga besar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BRTI, yaitu mengenai interkoneksi, implementasi Rencana Pita Lebar Indonesia (RPLI) dan Konsolidasi.
"Interkoneksi kalau bisa tahun ini tapi jangan terburu-buru, tujuannya untuk lebih fair dan berimbang. Operator diharapkan dapat melakukan konsolidasi industri dengan pertimbangan high capital investment, high technology dan high quality," jelas Rudiantara.
Adapun enam Anggota BRTI yang mewakili unsur masyarakat yang dilantik adalah Agung Harsoyo, I Ketut Prihadi Kresna, Muhammad Imam Nashiruddin, Rolly Rochmad Purnomo, Rony Mamur Bishry dan Taufik Hasan. Sedang tiga orang Wakil Pemerintah adalah Dirjen PPI Kalamullah Ramli, Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan dan Staf khusus MenKominfo Danrivanto Budhijanto. Danrivanto sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Anggota BRTI Periode 2009-2012. Ketua BRTI akan dipimpin Kalamullah Ramli sebagai tugas ex officio Dirjen PPI.
