MAJALAH ICT – Jakarta. Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, BIN, Kapolri dan Lemsaneg terkait penyadapan oleh Australia menghasilkan beberapa kesimpulan. Salah satu poinnya, Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik dalam konferensi pers di DPR. "Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus," tegasnya.
Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.
"Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defense) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri," tandasnya.
