Search
Minggu 16 Juni 2024
  • :
  • :

Menkominfo Serahkan Keputusan Presiden Pengangkatan Anggota KPI 20016-2019

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyerahkan Salinan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kepada Komisoner periode 2013-2016 dan Komisioner periode 2016-2019.

Acara serah terima ini disaksikan langsung oleh para anggota Tim Panitia Seleksi Komisioner KPI Pusat. Sesuai rencana, komisioner baru mulai akan segera bertugas pekan depan. Tampak hadir pada acara tersebut Komisioner Periode 2013–2016, antara lain Agatha Lily, Idy Muzayyad, dan Azimah Subagio.

Dalam sambutannya Menteri Rudiantara menyampaikan terima kasih kepada Komisioner KPI periode 2013-2016 yang telah memberinya kesempatan belajar tentang dunia penyiaran selama ini. “Terima kasih saya karena telah memberikan kesempatan selama hampir dua tahun untuk belajar, apa itu dunia penyiaran terutama dari segi konten. Saya banyak belajar,” kata Rudiantara.

Menteri Rudiantara juga menyampaikan permohonan maaf jika ada statement ataupun pendapatnya selama ini yang dianggap kurang tepat dalam menanggapi situasi konten-konten program televisi yang meresahkan masyarakat.

“Kadang saya mohon izin ke Pak Yudha (Ketua KPI 2013-2016, red.) untuk bikin statement. Bukan sebagai Menteri, tapi sebagai warga negara yang menyesalkan adanya konten-konten yang tidak baik. Tapi apapun, statement yang saya keluarkan, saya selalu lapor ke Pak Yudha,” kata Rudiantara.

Sementara itu sembilan komisioner yang baru terpilih untuk periode 2016 – 2019 juga hadir. Kesembilan komisioner tersebut adalah Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H. Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Agung Suprio, dan Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin.

Keputusan Presiden tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Juli 2016, dan telah disampaikan kepada Ketua DPR, Ketua BPK, Menteri Kominfo, dan juga Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta.