MAJALAHT – Jakarta. Menteri Keuangan berkomitmen untuk menambah penggunaan sarana ‘digital finance’ dalam program bantuan sosial sebagai wujud kemajuan bidang inklusi keuangan pada pertemuan Bank Dunia-IMF. Demikian disampaikan Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta.
"Dari sarana tersebut diharapkan rumah tangga yang termasuk dalam kategori "vulnerable" dapat keluar dari garis kemiskinan," kata Suahasil terkait dengan hasil rangkaian kegiatan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada pertemuan musim semi Bank Dunia-IMF di Washington DC, AS, 12-18 April lalu.
Ditambahkannya, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa sarana digital finance diharapkan juga dapat membantu usaha menengah dan kecil untuk lebih berkembang.
Diungkapkannya juga, Menteri Keuangan juga menyampaikan terkait dengan reformasi sektor keuangan dalam UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah pada pertemuan tersebut.
"UU ini lebih menggunakan prinsip bail in dibandingkan bail out. Kebijakan terkait ketahanan terhadap krisis dalam hal ini dikoordinasikan antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK dan LPS," katanya.
