MOST VIEWED PEKAN INI: PLIK-MPLIK Memang Pelik

Minggu, Juni 23 9:47 RedaksiBeritaKomentar Dinonaktifkan pada MOST VIEWED PEKAN INI: PLIK-MPLIK Memang PelikLike

MAJALAH ICT – Jakarta. Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) jadi perbincangan. Banyak pihak mencium adanya aroma tidak optimalnya implementasi program yang sesungguhnya bermanfaat dalam mengentaskan rakyat Indonesia dari jurang kesenjangan digital, terutama bagi rakyat yang nun jauh di pedalaman sana, desa-desa terpencil, yang mungkin listrik pun belum mengalir.

Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sepakat bahwa Kemenkominfo akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program PLIK MPLIK yang sudah berjalan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BP3TI, dan memperhatikan temuan- temuan Panja PLIK-MPLIK Komisi I DPR RI, sehingga penyelenggaraan program PLIK-MPLIK ke depan dapat berjalan optimal.

Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk menuntaskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak pelaksanaan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada 18 Maret 2013, sesuai dengan target dan kesanggupan dari Menkominfo.

Komisi I DPR RI juga mendesak Kemenkominfo untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap program PLIK- MPLIK.

Komisi I DPR RI meminta Kemenkominfo untuk melakukan penghentian sementara terhadap realisasi pembayaran program PLIK-MPLIK sampai adanya keputusan bersama antara Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berdasarkan kesimpulan butir 1 dan butir 2 pada Raker Komisi I DPR dengan Menkominfo pada 18 Maret 2013.

Sebagaimana diketahui, USO (Universal Service Obligation) adalah bentuk kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik bagi setiap warga negara, khususnya pelayanan telekomunikasi dan informatika. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) yang berubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan USO.

Dana USO dipungut oleh BP3TI dari operator telekomunikasi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). BP3TI mengumpulkan dana USO melalui pungutan PNBP kepada operator penyelenggara komunikasi sebesar 0,75% dari pendapatan kotor setiap tahunnya.

Mulai 2007, persentase pungutan USO meningkat menjadi 1,25% dari pendapatan kotor, sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 5/PER/M. KOMINFO/2/2007. Ketentuan tentang jenis dan besaran tarif PNBP untuk program USO tersebut, juga dipertegas dalam PP No. 7/2009.

Pada 2010, BP3TI membukukan pendapatan dari jasa layanan USO sebesar Rp1,36 Triliun meningkat 23% dibandingkan dengan pendapatan 2009 sebesar Rp1,1 Triliun.

Sejak 2010, pemerintah menarik pungutan USO bukan hanya dari penyelenggara jaringan, tetapi juga

penyedia jasa seperti Internet service provider (ISP) dan rencananya juga dipungut dari penyedia konten dan penyedia layanan teknologi seperti BlackBerry.

Persoalan muncul pada saat penggelaran layanan voice di desa dan Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Masalahnya program tersebut salah sasaran, atau tidak tepat sasaran, tidak melihat kemampuan/keterbatasan di daerah seperti keterbatasan listrik, akses warga, dan lainnya. (ICT/ap).

MOST VIEWED PEKAN INI

Ini Dia Desain Samsung Galaxy Note 3

Mozilla Tolak Penyadapan Internet

Video Bus Persib Dilempari Jackmania

Erik Meijer Menyesal Keluar Dari Industri Telekomunikasi

Olga Dilaporkan Polisi Karena Langgar UU ITE

Regulator Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand sepakat Harmonisasi 700 MHz

Telkomsel Gelar Walk in Simpati Bareng Agnes

Tolak BBM Naik, Situs PKS Diretas Berisi Sindiran

Dian Siswarini Raih Lifetime Achievement Award

Telkomsel, XL, Indosat gratiskan Biaya e-Money

PLIK dan MPLIK makin Pelik