Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Neraca Perdagangan Defisit Rp. 29 Triliun Gara-Gara Import Ponsel

MAJALAH ICT – Jakarta. Sektor telekomunikasi dinyatakan sebagai penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia. Defisit terjadi karena besarnya nilai import ponsel yang mencapai Rp 29 triliun. Angka ini senilai dengan 31 persen dari total defisit neraca perdagangan Indonesia yang mencapai 8 miliar dollar AS. 

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Kalamullah Ramli. "Di tahun 2013 lalu, Indonesia setidaknya telah mengimpor sebanyak 15 ton ponsel yang nilainya mencapai 2,6 miliar dollar AS," ujar Kalamullah.

Besarnya andil sektor telekomunikasi tersebut menurut Ramli disebabkan karena tingginya angka impor produk telekomunikasi dari hulu ke hilir, mulai dari impor ponsel terbaru untuk konsumen hingga infrastruktur jaringan yang dilakukan oleh para operator untuk ekspansi layanan.

Menanggapi al itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang ICT, Didi Suwondo, menyatakan bahwa pihaknya  akan melakukan strategi-strategi khusus untuk memperkecil angka defisit dari sektor TI. "Jangka pendeknya kami akan melakukan tindakan pencegahan, sementara untuk jangka panjangnya adalah dengan membangun dan meningkatkan pendapatan," ujar Didi.

Sementara itu, analis bisnis telekomunikasi yang juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa pasar smartphone dan tablet di Indonesia masih akan terus ramai dan impor masih akan terjadi. "Yang ramai adalah untuk harga sekitar Rp. 3 jutaan ke bawah, yang lainnya akan kurang diminati. Kita belum jadi bangsa pembuat Ponsel, jadi import masih akan terus terjadi," katanya.

Namun begitu, Heru juga menyatakan, saat ini, harga yang ditawarkan produk-produk baru di Indonesia sudah tidak masuk akal dan seperti ada kesamanaan penawaran harga sekitar rp. 8 jutaan. "Harga ini tidak masuk akal. Di luar negeri harganya lebih murah dari Indonesia yang pasarnya besar. Apakah ini karena harus mengeluarkan biaya ke Kementerian Perdagangan terkait pendaftaran IMEI atau adanya pajak baru, tapi ini sudah kemahalan," sesalnya.