Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Pandangan AITI Mengenai IT Indonesia ke Depan

MAJALAH ICT – Jakarta. Bisnis Komputer yang di masa lalu lebih dikenal terbatas pada dunia perdagangan Perangkat Keras (hardware), telah berkembang pesat melebar menjadi Bisnis Teknologi Informasi mencakup aspek Perangkat Keras seperti: Server, Desktop PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Feature Phone, Penyimpan Data, Produk Jaringan/Networking dan bidang-bidang lain / baru yang tumbuh lebih pesat dari perangkat keras, yaitu Perangkat Lunak (software) dengan Aplikasi Personal, AplikasiBisnis, mobile application, games, tools, kemudian Solusi dan Jasa yang termasuk system integrator, infrastructure & cabling, software development sampai pada Jasa Konsultasi, serta Pusat Pelatihan serta Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan, dan yang terbaru adalah Jasa Manajemen Awan.

Menurut Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia (AITI), secara umum, penjualan produk-produk perangkat keras semester I tahun 2014 telah mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding semester I tahun 2013. Penjualan PC (Dekstop, Notebook & Tablet) maupun Perangkat Infrastuktur (Server, penyimpan data dan perangkat jaringan) turun lebih dari 25%. Melemahnya mata uang Rupiah dan penyelenggaraan Pileg & Pilpres merupakan 2 faktor dominan terhadap penurunan tersebut, disamping persoalan ketidak-sinkronan kebijakan para regulator. Untuk penjualan Perangkat Lunak dan Jasa Informatika telah mengalami kenaikan marjinal, tetapi porsi kedua bidang ini masih jauh lebih kecil dibanding perangkat keras.

Perkembangan pesat teknologi informasi, yang tidak bisa dibatasi atau dikekang, telah menyulitkan pelaksanaan regulasi / tata-niaga yang ada. Ada kecenderungan regulasi / tata-niaga selalu tertinggal terhadap perkembangan teknologi. Hal ini berimbas langsung pada pelaksanaan inisiatif Pemerintah RI dalam aspek pembangunan dan pengembangan industri nasional, sehingga perkembangan tidak seperti yang direncanakan / diharapkan. Inisiatif Pemerintah pada umumnya sering bertabrakan atau ketinggalan dengan cepatnya perkembangan teknologi dan pasar. Para Principal dan produsen lokal menghadapi ketidak-sinkronan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan pihak regulator yang mengurus perdagangan, perijinan, dan sertifikasi; dengan kebijakan perindustrian dalam negeri. Hal ini menjadi lebih kompleks akibat lemahnya pengawasan terhadap produk-produk import yang tidak jelas cara masuknya kedalam wilayah Republik Indonesia.

Secara khusus telah ada beberapa peraturan pemerintah yang seharusnya dapat mendukung berkembangnya Industri dan Tata Niaga TIK yang sehat seperti :penggunaan mata uang rupiah, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan pembatasan impor TIK yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik merk resmi dll. namun karena tidak diberlakukan secara sungguh-sungguh atau bahkan tidak ditanggapi secara positif; maka keuntungan yang didapat oleh Indonesia tidak sepadan dengan perkembangan teknologi dan bisnis Teknologi Informasi itu sendiri, baik dari segi investasi, transfer teknologi maupun pendapatan negara. Masih bercokolnya penerapan bea masuk untuk impor komponen dibanding bea masuk 0% untuk import barang jadi adalah contoh kongkrit dari ketidak-sinkronan tersebut yang menjadikan industri TIK lokal tidak mungkin tumbuh sehat dan bisa bersaing dengan produk impor. Sampai saat ini Indonesia dilihat hanya sebagai pasar yang sangat potensial tetapi tidak menarik bagi investor TIK untuk membuka pabrik. Selain bea masuk komponen, masih ada isu lain seperti masalah infrastruktur, pengawasan barang beredar, tenagakerja, dll. yang menghambat para investor membuka pabrik di Indonesia.

Dalam jangka pendek perlu ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan Republik Indonesia dengan mengharuskan para principal (yang belum diproduksi di Indonesia) untuk melakukan impor langsung, bukan diimpor oleh distributor, penagihan dengan menggunakan badan hukum usaha di Indonesia dan menggunakan mata uang Rupiah. Kebijakan jangka pendek ini akan membuka jalan bagi langkah selanjutnya yaitu pembukaan pabrik di Indonesia.

Hal lain yang diharapkan akan berpengaruh pada perkembangan pasar TIK, namun saat ini banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa solusi TI (Aplikasi) dan jasa konsultasi (Consulting) hanya sebagai sumber pengeluaran (utility), bukan sebagai business enabler. Disisi lain pemanfaatan TIK yang tepat akan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif institusi; penerapan solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Demikian juga dengan pemanfaatan jasa konsultasi yang meliputi perencanaan, penerapan, sampai dengan perhitungan valuasinya; disamping Layanan Managed Services. Dengan pemanfaatan TI tepat guna, yang dikombinasikan dengan perangkat infrastruktur terkini, tentu akan membuat Indonesia lebih siap dalam menyambut MEA 2015.

"Kedepan, para menteri harus bekerja sama untuk memajukan TIK Indonesia secara utuh, komprehensif dan integratif, terutama di aspek e-Government, adanya koordinasi yang baik antara menteri TIK dengan menteri-menteri terkait dalam hal e-kependudukan, e-Pendidikan, e- Pengadaan Barang & Jasa, dan lain-lainnya," kata Bimantoro, Direktur Eksekutif AITI. Ditambahkannya, penguasaan teknologi bagi Menteri TIK akan menjadi nilai tambah, tetapi tidak mutlak; namun menteri TIK harus mempunyai strong leadership untuk memimpin di depan dalam segala hal yang berhubungan dengan TIK Indonesia, seperti layaknya seorang CTO/CIO memimpin TIK di perusahaan. Menteri-menteri terkait perlu mendapat masukan dari para "takeholder terutama di industri TIK untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara produsen TIK (bukan hanya target pasar). "AiTI Indonesia siap menjadi partner pemerintah untuk memajukan Indonesia yang lebih baik," tandas Bimantoro.