MAJALAH ICT – Jakarta. Pelaksanaan Internet Governance Forum oleh Indonesia yang berlangsung di Bali dari 22-25 Oktober 2013 banjir pujian. Event terbesar IGF sepanjang sejarah ini dinilai berhasil memberikan pelayanan yang baik bagi semua peserta. Meski sempat ada insiden pengusiran aktivis TI Indonesia akibat salah pengertian dengan panitia yang kemudian diperbaiki, banyak negara puas dengan pelaksanaan IGF ini.
Seperti disampaikan Ronald Deibert, Director Citizen Lab. Menurutnya event kali merupakan IGF yang paling terbuka informasinya. Semoga agenda dan hasil dapat diketahui secara transparan tanpa ada tekanan dari pemerintahnya untuk menyembunyikan informasi. Berbeda dari beberapa IGF yang pernah diikuti, dimana pemerintah negara tuan rumah begitu mengekang pelaksanaan dan lalu lintas informasi acara bersifat diatur dan dibatasi.
Namun keberhasilan pelaksaan IGF, nampaknya tidak diimbangi dengan keberhasilan misi besar yang ingin disampaikan Indonesia di forum internasional, yaitu perlunya etika global internet. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tifatul Sembiring mengatakan, tujuan IGF berkaitan erat dengan percepatan kemajuan dalam Millenium Development Goals (MDGs). "Indonesia mengusulkan agar kita sebagai salah satu komunitas global berkembang lebih konkrit global yang cyber etika, " kata Menteri. "Norma-norma ini harus menjadi referensi umum untuk semua pemangku kepentingan untuk melakukan transaksi dan interaksi di dunia maya, " katanya. ditambahkan, etika cyber merupakan dasar untuk menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai dari berbagai negara, masyarakat dan budaya.
Alih-alih meminta negara lain menghormati nilai-nilai yang ada di dalam suatu negara, Ronal Delbert malah menuding bahwa pemerintah Indonesia sering melakukan blokir terhadap situs-situs tertentu, ternyata mendapat sorotan dunia internasional. Pemblokiran itu dikatakan tidak jelas dan tidak konsisten. Berdasar pengujian yang dilakukan lembaganya, selain pornografi dan judi, beberapa konten yang disensor di Indonesia termasuk konten yang terkait dengan lesbian dan gay, seksual, dan juga beberapa konten yang terkait Islam.
"Mekanisme sensor konten yang dilakukan tidak jelas. Filtering konten Internet di Indonesia dilakukan secara ad hoc dan pemerintah memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan pemblokiran," kata Ronald.
Disampaikan Ronald, Citizen Lab menemukan bahwa ada sebuah situs diblokir, padahal seharusnya tidak perlu diblokir. Setelah diberitahu ISP kemudian membuka blokirnya hanya dalam hitungan menit. "Pemblokiran yang tidak jelas bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan," tambahnya.
Citizen Lab sendiri sebagai pendiri OpenNet Initiatives telah melakukan penelitian mengenai filtering di 74 negara, dan menemukan bahwa 42 dari 74 negara tersebut melakukan filtering. Tipe konten yang harus melalui filtering berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari konteks politik, legal, sosial, dan budaya lokal.
