Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Pembangunan Broadband Nasional Butuh Rp. 278 Triliun

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. Melalaui peraturan ini, pemerintah selain emningkatkan broadband Indonesia dari 256 kbps menjadi 1 Mbps untuk mobile broadband dan 2 Mbps untuk fixed broadband, juga menetapkan kebutuhan nasional untuk pengembangan broadband di tanah air yang mencapai Rp. 278 triliun.

Angka Rp. 278 triliun dipakai untuk mengembangkan ilima prioritas pembangunan broadband id Indonesia, yang meliputi, e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan.

Adapun rincian pengeluaran yang dibagi menjadi beberapa proyek, yaitu Palapa Ring Rp. 14,56 triliun, pipa bersama Rp. 80,7 miliar, konektivitas nirkbael untuk pedesaan Rp. 5 miliar, jaringan pusat data terpadu Rp. 306 miliar, reformasi KPU rp. 4 miliar, pengembangan SDM dan industri TIK Rp. 135,81 triliun, dan e-pemerintahan Rp. 35,5 triliun.

Pengeluaran lainnya digunakan untuk, e-pendidikan Rp. 4 triliun, e-kesehatan Rp. 336,8 miliar, e-logistik Rp. 375 miliar dan e-pengadaan Rp. 87 triliun.

Anggaran Rp. 278 triliun ini ternyata hanya sebesar 0,46 persen dari PDB yang akan digunakan untuk membangun 6 sektor priotitas. Dan rencananya, anggaran pembangunan broadband nasional akan menggunakan dana USO dan APBN. "Kontribusi APBN termasuk dana KPU (USO-red.) akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan Rencana strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019," demikian bunyi catatan Perpres No. 96/2014 ini.