Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Pemerintah Mereduksi Hak Rakyat untuk Atur PNBP Telekomunikasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah dinilai telah mereduksi hak rakyat dengan mengatur masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak tidak melalui Undang-Undang. Demikian disampaikan Ni’matul Huda, salah seorang saksi yang diajukan APJII dalam gugatan judicial review PNBP dalam sektor telekomukasi di Mahkamah Konstitusi.

"Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang PNBP juncto Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mereduksi hak rakyat untuk mengatur tarif pungutan penerimaan negara bukan pajak yang seharusnya dimintakan persetujuan dari rakyat atau wakil rakyat di DPR, tetapi justru diatur dengan peraturan pemerintah," simpul Ni’matul.

Menurutnya, Peraturan pemerintah secara sepihak cukup dibentuk oleh presiden tanpa perlu dipersetujuan DPR. "Ketentuan yang memberi pilihan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan," tambahnya. Ha ini, lanjutnya, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak lahir di era orde baru yang sangat sentralistik. "Sudah seharusnya segera dilakukan pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan zamannya, dimana pascaorde baru bangsa Indonesia sudah memasuki era demokratisasi dan kedaulatan sudah di tangan rakyat tidak lagi di tangan MPR, maka semua bentuk pajak atau pungutan yang membebani rakyat harus dikonsultasikan dengan rakyat atau wakil-wakil rakyat," katanya lagi.

Sementara itu, saksi ahli lainnya, Mustaqiem, menyoroti adanya pembayaran ganda dalam retribusi PNBP. "Apabila setelah wajib bayar melaksanakan kewajibannya membayar kontribusi pelayanan universal, kemudian jumlah yang dibayarkan tidak diperhitungkan untuk mengurangkan penghasilan wajib bayar sebagai subjek pajak badan, maka akan terjadi pembayaran ganda yang dilakukan oleh wajib bayar yaitu bayar pajak penghasilan dan bayar kontribusi pelayanan universal. Maka ketentuan hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran pajak ganda oleh masyarakat adalah jauh dari rasa keadilan," katanya.

Ditambahkan Mustaqiem, sesuai kehendak Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pajak dan kebutuhan lain yang sifatnya memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang- undang. "Sehingga dalam bidang telekomunikasi penentuan besarnya persentase tarif pemungutan negara kepada masyarakat harus ditetapkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi, seperti halnya dalam bidang pajak. Tidak sepenuhnya pengaturan persentase tarif pungutan diserahkan melalui produk hukum yang dinamakan peraturan pemerintah," kuncinya. 

Dalam sidang yang mengagendakan 3 saksi ahli dan dua saksi, APJII menghadirkan saksi yaitu Wahyoe Prawoto dan Iis Sabahudin. Sementara itu, Haula Rosdiana yang juga Ahli menyatakan PNBP bagainya sebagai akademisi menjadi satu keprihatinan yang amat sangat dalam. "Ini shadow state yang harus jadi perhatian bersama. Lalu siapa yang mengawasi mengenai PNBP itu? Kalau pajak ada banyak yang mengawasi," katanya. 

Untuk sidang beriktunya belum ada jadwal yang pasti. Menurut Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat, dalam sebulan ke depan MK akan disibukkan dengan jadwal sidang gugatan Pemilu Legisltaif.