Search
Kamis 13 Juni 2024
  • :
  • :

Pemerintah Pastikan akan Terapkan Biaya Interkoneksi Baru Per 1 September

MAJALAH ICT – Jakarta. Meskipun beberapa kalangan, baik lembaga maupun akademisi, yang menyuarakan keinginan operator telekomunikasi pelat merah Telkom Group, tidak menyetujui pemberlakuan biaya interkoneksi yang baru, namun pemerintah memastikan bahwa pihaknya akan tetap memberlakukan interkoneksi baru ini per 1 September mendatang.

Demikian ketegasan itu disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza. Noor menandaskan, pemerintah tetap akan menerapkan biaya interkoneksi yang baru di awal September nanti. 

Ditambahkannya, keberatan dan pertimbangan operator tidak akan menjadi halangan dan pertimbangan untuk diberlakukannya biaya interkoneksi yang baru. "Karena interkoneksi adalah domainnya pemerintah, maka hak pemerintah untuk menetapkan biaya interkoneksi sebesar Rp.204 atau turun 26 persen dari Rp.250, pada awal September nanti," tandasnya.

Sementara itu, salah satu suara keberatan pemberlakuan interkoneksi baru datang dari mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), M. Ridwan Effendi. Menurut analisanya, kerugian akan mendera perusahaan BUMN plat merah, Telkom Group bilamana pemerintah menggunakan perhitungan tarif interkoneksi yang diturunkan hingga 26 persen. Kerugian Telkom akan berimbas pada kerugian negara hingga mencapai Rp.10 triliun. Karena itu, Ridwan yang juga merupakan Sekjen Pusat Kajian Telekomunikasi ITB mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merevisi besaran tarif interkoneksi.

Menurut Ridwan, potensi kerugian negara yang dimaksud yaitu hasil pendapatan dari interkoneksi akan makin menyusut. Ridwan mengambil kasus dari PT Telkom Tbk, induk perusahaan dari operator telekomunikasi Telkomsel. Dengan formasi tarif interkoneksi itu maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Telkom ke negara akan menurun. Hitung-hitungan kasar akan bisa langsung berdampak langsung dan tak langsung.

Ridwan dalam diskusi di kawasan SCBD, Jakarta, juga mneyampaikan, dampak langsung bisa dilihat dari penurunan pendapatan dari interkoneksi Telkom. "Menurut catatan pendapatan Telkom mencapai Rp.86 triliun setahun. Dari total itu, pendapatan interkoneksi mencapai 6 persen, berarti Rp.5 triliun. Sementara dengan adanya penurunan interkoneksi 26 persen maka pendapatan interkoneksi Telkom langsung anjlok menjadi Rp.1,26 triliun," terangnya.

Sementara itu, tambahnya, dampak tak langsung, karena Ridwan memperkirakan negara bisa merugi lebih dari Rp10 triliun. "Dampak tak langsung itu meliputi penerimaan pajak, penurunan saham, biaya operasional sampai biaya keberlangsungan usaha. Sedangkan dampak terhadap konsumen, karena tarif interkoneksi akan merugikan Telkom, maka kualitas layanan bakal menjadi korban" ujarnya.