MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi I DPR mengkritisi upaya pemerintah dalam membangun jaringan serat optik yang melingkupi nusantara, yang dinamakan Palapa Ring. Pasalnya, rencana pembangunan Palapa Ring bertahun-tahun menjadi wacana terus-menerus. ICT Fund yang digagas tidak juga kunjung menampkan diri. Alhasil, operator pun membangun jalur Palapa Ring sendiri, seperti yang dilakukan Telkom.
Pemerintah sendiri meyakini, tender Palapa Ring akan dapat digelar di 2014 ini. Dan tentu saja, itu kemudian menjadi pertanyaan saat RDP antara Komisi I DPR dengan para operator. Seperti dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Harry Kartana. Mantan Dirut Indosat ini merasa heran pemerintah ngotot menggelar tender Palapa Ring, padahal Telkom sudah membangun sebagian besar rute dari jalurnya.”Saya bingung kenapa kemenkominfo memaksa menggelar tender itu,” sergahnya.
Sementara itu, Pemerintah, dalam hal Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk mengubah kebijakan Palapa Ring sebagai tulang punggung implementasi broadband di Indonesia. Dalam Keputusan terbaru No. 267 tahun 2013 mengenai lokasi Palapa Ring yang baru, pembangunan Palapa Ring yang dibiaya pemerintah dari uang berasal dari PNBP USO operator tidak hanya menghubungkan Manado-Maluku-Papua saja, tapi juga melingkupi beberapa kabupaten di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT dan Papua.
Perubahan ini tentu saja terkait dengan pendapatan PNBP USO yang cukup besar per tahunnya karena berasal dari 1,25% pendapat kotor operator. Pendapatan operator sendiri tentunya berasal dari pengguna telekomunikasi di Indonesia.
Berdasar KepDirjen tertanggal 9 Juli 2013 yang menetapkan peta pembangunan serat optik Palapa Ring, tercatat bahwa proyek ini akan diimplementasikan di 51 Ibu Kota Kabupaten/Kota. Ini artinya hanya sekitar 10% yang perlu dibangun dari sekitar total 508 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Selebihnya merupakan jaringan eksisting yang sudah dibangun para operator telekomunikasi di Indonesia.
Pembangunan Palapa Ring ini pemerintah sangat diuntungkan. Selain begitu banyak jaringan eksisting yang sudah dibangun operator, dana pembangunan Palapa Ring ini pun bukan murni dari kocek pemerintah, seperti berasal dari operator juga.
Dari 51 kabupaten/kota, yang cukup banyak dibangun adalah wilayah Papua sebanyak 24 Kabupaten. Sementara Papua Barat 6 Kabupaten, Sumatera 7 Kabupaten/Kota, Kalimantan 2 Kabupaten, Sulawesi dan Mauluku Utara sebanyak 7 Kabupaten dan NTT serta Maluku sebanyak 5 Kabupaten.