Search
Minggu 14 Juli 2024
  • :
  • :

Pengamanan Jaringan ISP dan NAP akan Diuji Petik Mulai April

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator mempunyai tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi khususnya terhadap pelaksanaan kewajiban pengamanan jaringan. Untuk itu, mulai April mendatang akan dilakukan uji petik lapangan terhadap kepatuhan penyelenggara ISP dan NAP atas pelaksanaan kewajiban pengamanan jaringan di seluruh wilayah Indonesia.

Disampaikan oleh Kepala Infromasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, uji petik lapangan ini merupakan upaya untuk menjalankan Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 21 yang berbunyi Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. 

Selain itu, katanya, sebagaimana tertuang dalam izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, bahwa setiap penyelenggara ISP dan NAP mempunyai kewajiban melakukan pengamanan jaringan dan sanksi administratif yang berlaku jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

"Mulai bulan April 2015, Tim Monitoring Jasa Telekomunikasi akan melakukan uji petik lapangan terhadap kepatuhan penyelenggara ISP dan NAP atas pelaksanaan kewajiban pengamanan jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila di lapangan ditemukenali pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terang Ismail.

Untuk sanksi, dipaparkannya, berdasar pasal 45 UU Telekomunikasi dinyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21 dikenai sanksi administrasi. Dan sesuai pasal 46 ayat (1),  sanksi administrasi yang dimaksud berupa pencabutan izin. "Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis," katanya.