MAJALAH ICT – Jakarta. Penyadapan yang terjadi terhadap Presiden susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara serta para menteri, patut diduga tidak terjadi begitu saja tapi juga ada korelasi dengan kebocoran alat sadap yang digunakan para aparat penegak hukum (APH) yang memang memiliki kewenangan untuk menyadap. Menurut penggiat teknologi informasi, Barata Wisnu Wardhana, disinyalir 70% alat sadap yang dimiliki APH merupakan hibah.
Demikian dikatakan Barata, yang juga pengamat teknologi informasi dalam diskusi bertajuk ‘Generasi Muda Bangsa Menyikapi Aksi Penyadapan‘ yang digelar Kantor Kemenpora. "70% alat sadap yang digunakan para aparat penegak hukum adalah hibah," tegas Barata.
Tidak hanya sampai disitu, ternyata 30% sisanya dibeli dari negara-negara yang memang berpotensi menyadap. "30% sisanya dibeli dari mereka-mereka juga," lanjut Barata.
Karena itu, Barata menyarankan agar perangkat hibah ini ditelusuri lebih jauh, sebab bukan mustahil ini dipakai untuk menyadap secaa mudah dan sah.
