MAJALAH ICT – Jakarta. Ramainya kembali isu rencana membeli kembali (buyback) saham pemerintah di Indosat jika Joko Widodo menjadi Presiden RI mendatang terus bergulir. Ada yang kontra dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang lebih layak di-buyback adalah Telkomsel, yang 35% saham dimiliki Singapore Telecom. Selain itu, ada yang juga mengatakan bahwa kinerja Indosat saat ini sedang tidak cemerlang dengan etos yang berbeda dibanding satu dekade lalu, sehingga kalau hanya ingin memiliki satelit cukup membeli saja satelit dengan harga yang lebih murah.
Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi melihat bahwa pro dan kontra yang berkembang merupakan hal yang biasa di Indonesia jika ada suatu keputusan yang akan diambil. Namun Heru melihat, berdasar sejarah, Telkom dengan juga anak perusahaannya Telkomsel, dengan Indosat adalah Dwi Tunggal, yang telah mendampingi Indonesia memberikan layanan telekomunikasi dimana Telkom memberikan layanan telepon tetap dan sambungan langsung jarak jauh, sementara Indosat adalah penyelengara sambungan langsung internasional, sebelum kemudian Telkom dengan Telkomselnya dan Indosat juga berbisnis layanan telepon seluler.
"Jika ingin buyback Indosat saya pikir sah-sah saja. Ini akan makin memperkuat RI dilayanan telekomunikasi, sehingga pemerintah punya dua kaki yang kuat, Telkom dengan Telkomsel nya, dan Indosat," kata Heru. Namun begitu, kata Heru, baiknya buyback dilakukan di Indosat dan juga Telkomsel.
"Buyback bisa dimulai dari Telkomsel, kemudian ke Indosat, atau Indosat langsung. Dan itu bisa dilakukan secara ‘gratis’," ujar Heru. Yang dimaksud gratis di sini, dijelaskan Heru bahwa dengan strateginya, pemerintah bisa membeli kembali saham dengan tanpa mengeluarkan uang cash. "Jadi Menteri Keuangan jangan sewot dulu bahwa aksi ini akan mengambil anggaran APBN," ucap Heru.
Diterangkannya, idealnya memang untuk buyback disiapkan anggaran, namun dengan perkembangan terkini di berbagai negara, pemerintah untuk kondisi tertentu bisa masuk ke dalam operator dalam bentuk share. "Untuk itu, agar skenario berjalan, hendaknya pemerintahan SBY yang tinggal menghitung hari, dan Kementerian Kominfo, tidak mengeluarkan kebijakan baru dulu terkait alokasi frekuensi dan slot orbit satelit," pungkasnya.
