Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Presiden SBY Turun Tangan Perintahkan Menkominfo Blokir Video ISIS

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk memblokir semua akses informasi dari media sosial yang menyebarkan paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Perintah Presiden SBY ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8/2014).

“Diinstruksikan kepada Kominfo untuk melakukan blokir terhadap upaya-upaya penyebaran paham ISIS melalui media sosial, dan bahkan lebih tajam melalui YouTube, dan ini sudah diperintahkan untuk blokir,” kata Djoko. Desakan ini merupakan desakan kesekian dari banyak pihak terhadap Kementerian di bawah mantan Presiden PKS ini.

Dalam pandangan pemerintah RI, keberadaan ISIS harus ditolak. Dan pemerintah, tak akan memberikan toleransi terhadap upaya penyebaran paham ISIS di Tanah Air karena paham yang disebarkan ISIS dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, beberapa hari lalu Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu menjelaskan, blokir konten harus mengikuti Peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 mengenai penanganan konten negatif memang baru dikeluarkan pada 19 Juli lalu. Peraturan menteri itu mengatur, salah satunya, bahwa pemerintah berhak memblokir situs yang dianggap melanggar. "Tata cara pemblokiran, sudah diatur dengan peraturan menteri dan pengadu turut menyertakan bukti konten negatif tersebut," ujarnya.

Setelah menerima pengaduan, Kominfo tidak serta langsung memblokir, melainkan akan klarifikasi dulu bukti pengaduan. Bila itu benar, maka dijadikan list di TRUST+, setelah itu langsung mengirim surat ke Internet Service Provider (ISP). "Untuk konten yang menyangkut kekerasan pada anak akan langsung diblokir, tanpa harus adanya pengaduan. Untuk mengadu, masyarakat bisa melakukan pelaporan melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id, dengan menyertakan nama domain, jenis pelanggarannya," ucap Ismail.