MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menerima Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima dari Belanda selama kurang lebih satu jam, di kantor Kemenko PMK, Jakarta. Kedatangan Ratu Maxima membahas masalah advokasi keuangan inklusif.
Menko PMK menjelaskan, Utusan Khusus PBB tersebut sangat memperhatikan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia, terutama untuk pelayanan sosial. Saat ini, Indonesia memang sedang menargetkan agar pada 2019 akan ada 75% pengguna layanan keuangan digital, khususnya di bidang sosial. “Dia sangat memperhatikan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia yang saat ini diharapkan sampai 2019 akan mencapai 75%,” kata Menko PMK.
Dengan layanan keuangan digital, Menurut Menko PMK, semua dana bantuan sosial (bansos) dan nonbansos akan diberikan kepada masyarakat dengan cara nontunai, tetapi harus melalui bank. Namun, untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang cukup, sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari layanan keuangan digital. “Karena itu, sekarang pemerintah sudah dan akan membuat serta melayani penerima perlindungan sosial, PKH (Program Keluarga Harapan) melalui e-warung atau eleketronik warung gotong-royong. Masyarakat bisa mengambil rastra (beras untuk keluarga sejahtera), uang untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), atau pelayanan yang berkaitan dengan PKH di e-warung tersebut,” jelas Menko PMK.
Dikatakan, untuk meningkatkan layanan keuangan digital, pemerintah telah bekerja sama dengan empat bank pemerintah. Tetapi, ke depan, setelah melakukan sosialisasi dan edukasi serta telah menganggap masyarakat sudah cukup baik pengetahuannya, akan dilakukan kerja sama dengan semua bank.
Dengan demikian, ujarnya, agen-agen dari bank akan langsung mendatangi masyarakat tanpa harus mengalami kendala karena tidak ada bank yang tidak dekat dengan masyarakat. Menko PMK mengatakan, Ratu Maxima dan juga pemerintah berharap, dengan model layanan seperti itu perputaran uang semakin jelas dan masyarakat didorong untuk lebih produktif, tidak hanya konsumtif. Jika melakukan usaha, terutama di sektor UMKM, juga bisa dijual dengan pola e-warung.“Semua program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mandiri dan tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik,” ujar Menko PMK.
Ratu Maxima, katanya, mengusulkan agar Indonesia menggunakan kartu kombo, yakni mengintegrasikan semua kartu layanan sosial yang ada dengan manfaat yang banyak. Pemerintah, kata Menko PMK, sudah memikirkan cara seperti itu.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai perlindungan terhadap kaum perempuan di Indonesia. "Beliau juga peduli terhadap masalah perempuan. Dia ingin agar perempuan di Indonesia menjadi salah satu sasaran yang perlu diberi edukasi,” kata Menko PMK.
Program keuangan inklusif erat kaitannya dengan perempuan. Perempuan juga perlu dibiasakan untuk menggunakan smartphone tidak saja untuk hal-hal yang biasa, seperti menelepon dan chatting, tetapi juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berbagi jadwal mengenai posyandu dan jadwal vaksinasi.
