Search
Rabu 22 Mei 2024
  • :
  • :

Regulasi Frekuensi Indonesia Memprihatinkan

MAJALAH ICT – Jakarta. Pengaturan atau regulasi frekuensi di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal itu karena regulasi ini belum ada perbaikan sama sekali.

Demikian dikatakan Anggota Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Paulus Widiyanto. Menurut Paulus,  saat ini regulasi frekuensi penyiaran belum mengalami perbaikan dan pengusaha telekomunikasi bisa saja mengambil semua frekuensi tanpa batas. Karena hal tersebut, Paulus meminta presiden terpilih Jokowi, untuk membuat perpu mengenai hak penyiaran. Dengan begitu negara masih memiliki frekuensi cadangan.

"Saat ini kita butuh perpu penyiaran baru untuk mencadangkan frekuensi penyiaran supaya tidak habis dijual kepada operator telekomunikasi," jelas Paulus. Ditambahkannya, banyak frekuensi penyiaran pindah ke teknologi digital. Dengan begitu komunikasi di dalam negeri dimonopoli oleh pengusaha digital telekomunikasi. "Frekuensi penyiaran tersebut koso‎ng akibat migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital," katanya.

Paulus menambahkan, digitalisasi penyiaran sebagai suatu kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Karena hal itu, Paulus berharap peraturan setingkat undang undang, bukan peraturan menteri melainkan presiden.

"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 729 dan Nomor 730 Tahun 2014 yang notabene cacat hukum, yaitu tentang peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing," ucap mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran yang kemudian disahkan menjadi UU Penyiaran No. 32/2002 ini.