MAJALAH ICT – Jakarta. Rencana Bank Rakyat Indonesia untuk meluncurkan satelit, ternyata juga menjadi sumber kecurigaan. Apalagi, penandatanganan kerja sama pengadaan dan peluncuran satelit dilakukan menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Seperti disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja. Lili menilai BRI kurang berkompeten mengelola bisnis satelit. Selain itu, tambahnya, apa yang dilakukan BRI ini dilakukan menjelang akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sehingga berpotensi memunculkan kecurigaan politik.
"DPR mencurigai ada sesuatu di balik aksi BRI membeli satelit. Jumlah uang yang besar, sekitar 250 juta dolar AS, bisa menjadi skandal keuangan di masa depan. Sejumlah skandal keuangan sebelumnya terjadi ketika kebijakan penting diambil menjelang akhir pemerintahan, sebut saja kasus bail out Bank Century," kata Lili.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supatikno dari Fraksi PDIP mengaku terkejut mendengar rencana BRI membeli satelit. Hal itu karena bisnis satelit bukan kompetensi BRI untuk menanganinya. ”Tugas utama BRI adalah bagaimana menyelamatkan rakyat miskin, mereka yang bergerak di sektor riil, UKM maupun melawan lintah darat yang meminjamkan modal namun kemudian dengan bunga yang sangat besar. Rencana membeli satelit ini terlalu berlebihan dibandingkan kebutuhan BRI,” tegas Hedrawan.
Menjawab hal tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan justru memperkirakan pembelian satelit BRIsat oleh BRI dapat menghemat biaya penyewaan satelit sekitar Rp250 miliar per tahun. "Selama ini, pengeluaran BRI untuk penyewaan satelit sekitar Rp.500 miliar per tahun. Jadi sangat menghemat lah," jelas Dahlan.
