MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan industri komunikasi dan informatika yang sehat dan lebih efisien. Demikian disampaikan Chief RA usai penandatanganan Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Komunikasi dan Informatika di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di Jakarta.
Melalui penandatanganan MoU antara Kementerian Kominfo dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Menteri Rudiantara berharap akan terciptanya persaingan yang sehat antar para pelaku industri komunikasi dan informatika. "Bukan banyaknya kompetitor yang diharapkan, namun lebih kepada aspek fair competition. Bisa saja tidak ada kompetisi, tidak ada opsi, bisa saja monopoli, tapi harus highly regulated, agar tidak menyebabkan high cost di end user," tegas Rudiantara.
Nota Kesepahaman itu mencakup pengkajian dan monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika, harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam industri komunikasi dan informatika, pertukaran informasi dan data, sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha. Acara itu disaksikan oleh Dirjen Aptika, Sekjen Kominfo, serta jajaran komisioner KPPU dan pejabat Kemkominfo.
"Saya adalah seorang firm believer terhadap suatu opsi. Apakah itu produk, jasa, proses, pasti akan selalu mencari celah-celah untuk lebih efisien dan sebagainya. Bahasa kita menyebutnya kompetisi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Menkominfo juga menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan pemblokiran Uber dan GrabCar oleh para pengemudi taksi konvensional. Menurut Menkominfo, pemerintah akan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat secepatnya dan kepentingan masyarakat luas yang harus menjadi prioritas. "Kita harus lebih mementingkan khalayak yang lebih besar, karena masyarakat pengguna transportasi umum jauh lebih besar," pungkasnya.
