MAJALAH ICT – Jakarta. Isu pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika merebak. Pasalnya, pro kontra kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang diusulkan pemerintah, mendapat penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena berbeda suara dari partai lainnya, ada wacana agar PKS keluar dari kabinet, dimana salah satu Menteri yang berasal dari PKS adalah Menkominfo Tifatul Sembiring.
Rumor Ruhut Sitompul, kader Partai Demokrat, menjadi Menkominfo mencuat dari Ruhut sendiri. Ruhut yang sempat menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat mengemukakan hal itu karena geram dengan sikap PKS yang mendua, satu sisi menjadi bagian dari koalisi, sementara di sisi lain tidak sependapat dengan koalisi. "Kalau PKS keluar, jangan-jangan aku bisa jadi Menkominfo," ujar Ruhut kepada wartawan. Sebab menurut Ruhut, jika PKS berbeda suara, Menteri-Menteri yang berasal dari PKS, yang saat ini mengisi pos Kementerian Agama, Kementerian PErtanian dan Kementerian Kominfo, sebaiknya dilepas.
Menanggapi hal itu, Menkominfo yang juga mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan bahwa jabatan Menteri adalah hak prerogratif Presiden. "Kalau Presiden menyetujui silakan saja," katanya.
Namun begitu, Tifatul meluruskan bahwa dirinya dan juga Ketua Dewan Syuro PKS menyetujui langkah pemerintah dan koalisi dalam menaikkan tarif BBM. "PKS tetap akan bertahan di koalisi Setgab," tegasnya.
