Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Saham Asing Lebih dari 49%, 12 CP Ditolak Permohonan Ijinnya

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menolak permohonan ijin penyelenggaraan jasa konten yang diajukan penyedia konten atau content provider (CP) dikarena kepemilikan asing dalam perusahaan melebihi 49%.

Demikian disampaikan Ismail Cawidu, Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo dalam keterangan tertulisnya. "12 pemohon ditolak permohonan izin prinsipnya dikarenakan memiliki susunan kepemilikan saham asing melebihi 49%, memiliki afiliasi pada tingkat direktur utama dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu penyampaian kekurangan dokumen," terang Ismail.

Dalam penjelasannya, Ismail juga memaparkan bahwa Dari 194 penyelenggara yang teregistrasi sebelumnya berdasar Peraturan Menteri Kominfo No. 1/2009, hanya 79 penyelenggara yang telah mengajukan permohonan izin prinsip jasa penyediaan konten dimana telah ditetapkan 56 Izin Prinsip Jasa Penyediaan Konten. "Dari 11 pemohon yang belum dapat melengkapi dokumen permohonan izin prinsip, kekurangan dokumen pada umumnya adalah Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pajak ataupun surat pengesahan akta perubahan perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 6 Agustus 2014 telah mengesahkan Peraturan Menteri Kominfo No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal dengan Mobilitas Terbatas (Peraturan Menteri Kominfo No.24 Tahun 2014 belum dilampirkan karena masih dalam proses diundangkan oleh KemenkumHAM). Adapun Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2013 tersebut telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan mengingat Peraturan Menteri Kominfo No. 24 Tahun 2014 telah disahkan pada tanggal 6 Agustus 2014 maka Peraturan ini sudah efektif mulai diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2014.

"Peraturan Menteri ini merubah ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Kominfo No.10 Tahun 2014 sehingga menetapkan bahwa Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ( Short Messaging Service /SMS) ke Banyak Tujuan ( Broadcast ) tetap dapat melakukan kegiatannya sampai dengan tanggal 6 November 2014 dengan ketentuan harus telah memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten berdasarkan Peraturan Menteri ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 6 Agustus 2014," jelas Ismail.

Diharapkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo tersebut maka para penyelenggara jasa penyediaan konten yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 yang telah membuktikan itikad baik untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten dan mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten tetap dapat menyelenggarakan layanannya kepada publik sampai dengan 6 November 2014.

"Bagi Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 yang belum mendapatkan Izin Prinsip Jasa Penyediaan Konten per tanggal 6 Agustus 2014 pukul 23.59 WIB, wajib menghentikan layanan konten sampai memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten atau mengalihkan layanannya kepada Penyelenggara Konten yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten," pungkas Ismail.