MAJALAH ICT – Jakarta. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menerima aduan kuasa hukum pemilik akun anomin di Twitter @Triomacan2000. Menurut Dipo, pertemuannya dengan Jaringan Advokasi Publik yang mengaku sebagai kuasa hukum pemilik akun anonim @Triomacan2000 bukanlah hal yang istimewa. Itu hal biasa. Karena sejak dulu pihaknya memang sering menerima aduan masyarakat, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, langsung, formal atau anonim yang ditujukan ke Presiden atau Setkab.
Dipo menjelaskan, bila laporan itu menyangkut kepentingan masyarakat yang ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah, maka aduan tersebut setelah dipelajari, akan disampaikan kepada pejabat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK terkait), untuk menjadi periksa dan ditindak lanjuti bila permasalahan yang diadukan dianggap perlu untuk diselesaikan dengan baik.
Namun apabila laporan atau aduan tersebut terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi, menurut Seskab, selain ditindaklanjuti kepada menteri atau pejabat yang bersangkutan untuk diselesaikan, juga disampaikan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tembusan ke Presiden sebagai laporan.
“Sekretaris Kabinet atau Sekretariat Kabinet bukan penegak hukum, jadi laporan yang terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi akan kami teruskan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan,” jelas Dipo. Karena itulah, lanjutnya, Sekretariat Kabinet ada Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang bertugas menelaah setiap laporan masyarakat terkait dengan kasus-kasus hukum terhadap pejabat pemerintah atau anggota kabinet.
Dipaparkan Dipo, pertemuannya dengan Jaringan Advokasi Publik yang mengaku mendapat kuasa secara lisan dari pemilik akun anomin @Triomacan2000, yang menjadi fokus bukanlah melulu soal aduan dugaan ‘kasus korupsi’ Dahlan Iskan, tetapi terkait dengan klarifikasi tuduhan @Triomacan2000 melalui berbagai kultwitnya yang bertendensi fitnah bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "menerima setoran” dari Dahlan Iskan.
Melalui berbagai kultwitnya @Triomacan2000 meminta Presiden menelepon Jaksa Agung atau Kapolri, termasuk KPK untuk menuntaskan aduan mereka mengenai dugaan ‘kasus korupsi’ Dahlan Iskan. Seskab membantah tegas tuduhan tersebut dengan memastikan "Sama sekali tidak benar itu,” ucapnya.
"Hasil tabayyun kepada @Triomacan2000 melalui Jaringan Advokasi Publik disampaikan, bahwa tuduhan itu muncul karena @Triomacan2000 mengaku sudah melaporkan ke berbagai lembaga penegak hukum tetapi sejauh ini tidak ada tindak lanjut dari laporan dugaan ‘kasus korupsi’ yang melibatkan Dahlan Iskan,” papar Dipo. Dipo memahami posisi Dahlan Iskan sebagai calon kuat dalam konvensi pemilihan calon presiden yang diselenggarakan Partai Demokrat. Tetapi Dipo menegaskan, bahwa pertemuannya dengan Jaringan Advokasi Publik selaku kuasa hukum @Triomacan2000 terutama untuk mengklarifikasi tuduhan pemilik akun anonim itu bahwa tidak benar Presiden SBY menerima setoran dari Dahlan Iskan.
