Search
Senin 10 Februari 2025
  • :
  • :

Setelah Ada Dana Segar dari ICANN, Indonesia Nyatakan Siap Jadi Tuan rumah IGF

MAJALAH ICT – Jakarta. Setelah melakukan serangkaian diskusi dan persiapan yang panjang dan komprehensif, Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah IGF 2013. Hal ini telah dipastikan pada Senin ini oleh komunitas Internet Indonesia ketika berdialog dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di kantor Kementerian Kominfo. Sejumlah aspek yang diperlukan untuk menyiapkan perhelatan forum Internet global di Bali tersebut, termasuk ketersediaan dana penyelenggaraan, telah tuntas disiapkan.

"Saat ini, saya dan jajaran Kementerian Kominfo akan melakukan segala upaya yang diperlukan agar Host Country Agreement segera ditandatangani oleh Indonesia dan PBB, sebagai landasan terpenting pelaksanaan IGF 2013," ujar Tifatul Sembiring. Hal ini menegaskan harapan yang juga disampaikan oleh perwakilan Sekretariat IGF dari PBB, Chengetai Masango, yang turut hadir pada pertemuan ini melalui teleconference dari Jenewa.

Tifatul pun menyatakan bahwa dukungan komunitas / organisasi Internet Global dalam persiapan IGF 2013 sangatlah positif dan melegakan. "Untuk itu, pemerintah Indonesia berterimakasih kepada komunitas Internet Indonesia, regional dan global sehingga IGF 2013 bisa tetap berjalan di Bali sesuai rencana," tegas Tifatul.

Turut hadir mewakili komunitas Internet saat berdialog dengan Menteri Kominfo dan sekaligus menegaskan dukungannya terhadap IGF 2013 saat di Kementerian Kominfo, adalah: Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ICT Watch, HIVOS, Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) dan sejumlah komunitas / organisasi Internet regional dan global.

Pertemuan Global Internet Governance Forum (IGF) ke-8 direncanakan akan dilangsungkan di Nusa Dua Bali pada tanggal 22-25 Oktober 2013 dan rencananya akan dihadiri sekitar 2500 para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata-kelola Internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter.

Konferensi Global IGF itu sendiri terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005. Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi  dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya. Sekjen PBB pun, melalui Sidang WSIS di Tunisia tahun 2005, telah membentuk pokja  tatakelola Internet (Internet Governance) sebagai kondisi pemungkin (enabler) untuk memastikan partisipasi multi-stakeholder atau pemangku kepentingan majemuk dapat berjalan aktif, terbuka dan inklusif.

Sebagaimana diketahui, setelah sempat menggertak akan membatalkan perhelatan akbar internet dunia di Bali Oktober mendatang, akhirnya dipastikan Bali tetap akan menjadi tuan rumah Internet Governance Forum 2013. Hal itu setelah adanya komitmen Lembaga internet dunia, ICANN untuk memberikan bantuan sebesar 900 ribu dolar AS atau sekitar Rp. 9 miliar untuk menutupi kekurangan dana pelaksanaan IGF.

Kepastian sumbangan dari ICANN itu disampaikan Ketua SC IGF, Moedjiono. "Confirm ICANN akan dukung 100 persen semua kekurangannya. Bahkan President & CEO ICANN beserta beberapa CEO bisnis pendukung IGF didampingi Sekretaris IGF Chengetai Masango akan berangkat Jakarta menemui Menkominfo untuk meyakinkan dukungan mereka terhadap terlaksananya IGF 2013 Bali dengan lancar," kata Moedjiono.

Moedjiono yang merupakan mantan Staf Ahli Menteri Bidang Luar Negeri dan Kesenjangan digital ini juga menjelaskan bahwa akan ada sumbangan lagi selain dari ICANN, yang jumlahnya jua cukup besar, hingga miliaran rupiah. Angka Rp. 9 miliar sebenarnya merupakan angka minimal yang diperlukan agar IGF tetap jalan.

Sementara itu, situs resmi Internet Governance Forum (IGF) hingga saat ini masih tetap menyatakan Bali sebagai tuan rumah pertemuan tata kelola internet dunai 22-25 Oktober mendatang, meski di dalam negeri banyak pihak mengatakan bahwa IGF di Bali akan dibatalkan atau bahkan sudah dinyatakan batal dengan pengiriman surat ke PBB. Sebaliknya, PBB malah menganggap bahwa pembatalan tersebut hanyalah sekadar rumor, sebab sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi pembatalan tersebut.

"PBB telah berhubungan dengan penyelenggara untuk membahas aspek-aspek yang relevan dari pertemuan tersebut. Dan berbeda dengan rumor yang beredar saat ini, baik Sekretariat IGF maupun UNDESA belum menerima pemberitahuan resmi dari pembatalan pertemuan (di Bali) tersebut," tulis situs resmi IGF.

Memang, isu pembatalan Internet Governance Forum (IGF) tahun ini di Bali menjadi pertanyaan dan sorotan berbagai negara.Beberapa negara masih menunggu konfirmasi apakah hajatan tata kelola internet dunai di Nusa Dua Oktober mendatang ini batal atau dapat terus dilaksanakan. Sementara itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tegas-tegas menyatakan bahwa event ini batal karena dana yang tidak mencukupi. Kominfo akan berkirima surat ke PBB terkait pembatalan tersebut.