Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Sidang Judicial Review Perampokan PNBP Internet Digelar di MK

MAJALAH ICT – Jakarta. Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Front Pembela Internet (FPI) menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur pungutan negara yang bersumber dari PNBP di Mahkamah Konstitusi. Sidnag pertama penguji dimulai hari ini (4/3).

"Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 dan Pasal 3 UU PNBP dan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 34 UU Telekomunikasi," kata Kuasa Hukum Pradnanda Berbudy, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana pengujian UU PNBP dan UU Telekomunikasi di Jakarta. ditambahkannya, pasal-pasal tersebut telah membebankan pemohon berupa pungutan PNBP atas kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (universal service obligation/USO), Biaya Hak Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi, dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi.

Sidang perdana pengujian UU PNBP dan UU Telekomunikasi ini dipimpin Ketua Majelis Panel Arief Hidayat didampingi anggota panel Patrialis Akbar dan Anwar Usman.

FPI dan APJII mendaftarkan gugatan uji materi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor telekomunikasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). APJII dan FPI mengajukan untuk dilakukannya Uji materi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Menurut APJII, disinyalir perampokan PNBP yang dilakukan oleh pemerintah kepada penyelenggara jasa internet melebihi nilai skandal korupsi yang marak diungkap beberapa waktu belakangan.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Keamanan Internet APJII Irvan Nasrun, rata-rata ISP tiap tahun membayar Rp. 100 juta per tahun. Itu artinya, sejak 1996 maka ISP telah dirampok oleh pemerintah minimal Rp. 250 miliar. Angka ini, katanya, melebihi skandal korupsi yang terungkap beberapa waktu belakangan. 

Sementara itu, Juru bicara FPI, Suwandi Ahmad, rumusan tarif BHP jasa telekomunikasi dinilai tidak fair, karena dihitung 1% dari pendapatan kotor (revenue). Sedangkan pajak pendapatan badan saja dihitung berdasarkan keuntungan (pendapatan dikurangi pengeluaran). Selain itu juga, pendapatan-pendapatan dari usaha sampingan, yang sebenarnya dari usaha non-telekomunikasi, juga dihitung sebagai revenue yang menjadi obyek BHP."Sehingga, industri telekomunikasi khususnya penyedia jasa internet, merasa terlalu terbebani oleh berbagai biaya BHP," ungkapnya.

Ditegaskan Suwandi, yang juga penggiat Yayasan Air Putih ini, FPI dan APJII menyoroti pasal 2 dan pasal 3 UU 20/1997 tentang PNBP yang mengatakan bahwa jenis dan tarif PNPB selain yang disebut dalam UU tersebut, dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah. Padahal, Pasal 23A UUD 1945 mengatakan "pajak dan segala pungutan memaksa lainnya diatur dengan Undang-undang. ""PNPB adalah salah satu pungutan memaksa, maka tak boleh diatur oleh PP," tegas Suwandi.

Ditambahkan Suwandi, karena berdasar PP, besaran dan tarif BHP itu ditentukan sesuka-sukanya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kesewenang-wenangan inilah yang akan dilawan FPI dan APJII dengan segenap tenaga.