MAJALAH ICT – Jakarta. Sejumlah kalangan rencana penerbitan smart card pengendali BBM plus RFID untuk Pom Bensin hanyalah proyek mercu suar dan akan gagal di tengah jalan.
"Kok banyak banget proyek mersu suar seperti RFID, smart card, e-KTP, sepertinya mau lebih canggih dari AS sekalipun, padahal delivery e-KTP saja sudah gak jelas," ujar Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Rudi Rusdiah, (12/5).
Menurut dia, Indonesia paling mudah dibohongi vendor asing dengan proposal yang canggih, padahal hanya buang-buang duit. "Semestinya duit subsidi BBM untk bikin renewable energi saja, dan tidak tergantung sama gadget/alat," katanya.
BPPT dalam waktu dekat akan menguji coba sistem Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) untuk Pengaturan Penggunaan BBM Bersubsidi.
Untuk uji coba itu BPPT akan berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina untuk koordinasi penyempurnaan skema dan mekanisme implementasi kartu kendali BBM di lapangan. Uji coba tersebut untuk melihat aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan.
Sebagaimana diketahui pengendalian subsidi BBM penting dilakukan, selain untuk mengendalikan jumlah subsidi yang umumnya akan meningkat bila harga minyak naik, juga dapat mengarahkan subsidi, agar tepat sasaran.
Salah satu pembatasan subsidi BBM menurut Direktur Pusat Tek. Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT) Dr.lr. Hammam Riza, M.Sc. bisa dilakukan dengan penggunaan Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) untuk Pengaturan Penggunaan BBM Bersubsidi. Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) tersebut layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM. Sebab kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan, yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis.
Kartu kendali dapat merekam data secara aman (dengan dilengkapi fitur enkripsi untuk keamanan) data identitas pemilik kendaraan, data kendaraan, jatah/kuota subsidi BBM, dan data terkait lainnya.
Teknologi identifikasi berbasis RFID/NFC dapat pula dimanfaatkan untuk identifikasi kendaraan dengan kriteria tertentu, misalnya kriteria kapasitas mesin kendaraan (cc mobil). Hal ini merujuk pada salah satu opsi kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM berdasarkan jenis cc kendaraan.
