MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat serius menanggapi penolakan Google untuk diperiksa pajaknya. Tidak main-main, menteri yang pernah jadi petinggi di Bank Dunia ini mengancam akan membawa Google ke pengadilan pajak bila perusahaa internet raksasa ini mangkir membayar pajak di Indonesia.
Menurut Sri, bila Google tak kunjung bertindak kooperatif maka pemerintah akan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, Google akan diseret ke peradilan pajak. "Ditjen pajak akan menggunakan pasal yang ada, kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak," kata Sri.
Selain itu, Sri Mulyani juga punya strategi lain. Yaitu, membawa kasus pajak Google ke pertemuan internasional, yang bahkan akan dibentuk forum khusus untuk menyatukan persepsi mengenai pajak perusahaan over the top (OTT). "Saya lihat di negara-negara lain kompleksitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini, akan kita sikapi. Dan kalau kita merasa perlu ada forum internasional untuk menteri keuangan-menteri keuangan bisa sepakat sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri, akan kita bawa," yakinnya.
Saat ini, yang dilakukan dirinya adalah memerintahkan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan segala dokumen. "Saya minta DJP untuk memberikan kajian, proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu," pungkasnya.
