MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku belum tahu soal salah satu pejabatnya yang dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan Mobil Pelayanan Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).
Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berinisial S dan pihak rekanan berinisial DNA yang merupakan direktur dari PT Multi Data RencanaPrima.
"Ya kami akan mempelajari materi dakwaannya," ujar Menkominfo Tifatul Sembiring kepada wartawan, di sela-sela buka bersama di rumah dinas Menkominfo.
Menkominffo lebih lanjut mengatakan dalam pengadaan MPLIK tersebut pemerintah menggunakan sistem sewa, jika di ON kan baru dibayar dan bila di OFF kan tidak dibayar. Hingga saat ini, dari Rp2 triliun dana USO, hanya terpakai sekitar Rp900 miliar.
Pengadaan yang disidik Kejagung adalah pengadaan mobil internet paket VI di Provinsi Sumatra Selatan) senlai Rp81,4 miliar dan paket VII (Jabar dan Banten) sebesar Rp 64,1 miliar. Sedangkan modus korupsinya terkait dengan spesifikasi teknis operasional penyelenggaraan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
Isu mengenai implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan, sejak Februari awal tahun ini memang nampak makin mengarah ke rana hukum. Kabar yang beredar saat itu, akan segera ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Sumber Majalah ICT menyebutkan, tersangka berasal dari instansi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mengelola dana USO dan menyediakan PLIK-MPLIK. "Akan segera ada tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung. Ada dua yang dibidik, tapi mungkin satu per satu," ungkap sumber yang tidak mau disebut namnya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku masih menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai Rp 1,4 triliun oleh PT Telkomsel Tbk. Demikian diungkap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto. "MPLIK tahapnya masih penyelidikan," tegasnya.
Menurut Andhi, lamanya penanganan kasus ini karena luas wilayah cakupan MPLIK yang tersebar di seluruh Indonesia. "MPLIK lokasinya luas sekali seluruh Indonesia jadi memakan waktu," jelas Andhi.
Sebagaimana informasi yang disampaikan Kejagung, dalam MPLIK diduga ada penggelembungan angka dalam pengadaan jasa layanan internet di kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia. Hal itu berlangsung pada 2010. Selain itu, ditambahkanny, mobil internet yang beroperasi di daerah-daerah dianggap tidak sesuai dengan peruntukkannya, karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain MPLIK, saat ini Kejagung gencar menangani isu-isu telekomunikasi, seperti kasus IM2-Indosat serta kerja sama operator telekomunikasi dengan BlackBerry. Kasus IM2 sudah ditetapkan sejumlah tersangka dan dalam proses persidangan.
Di sisi lain, untuk mendapat fakta terkait dengan pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), Panja PLIK dan MPLIK DPR akan blusukan ke beberapa wilayah mengecek hasil perkembangan PLIK dan MPLIK.
Hal itu setelah Komisi I DPR merasa tidak puas dengan penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait pembangunan PLIK dan MPLIK. Sehingga, Panja merasa perlu mengecek langsung ke lapangan realisasi PLIK dan MPLIK. Menurut rencana, Minggu ini, sejumlah anggota Panja PLIK-MPLIK melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung.
Menurut Husnan, Panja ingin melihat secara langsung program PLIK-MPLIK yang telah menelan anggaran triliunan rupiah. "Komisi I mencium kejanggalan dalam realisasi program PLIK-MPILK. Misalnya, dana yang terkumpul dalam USO setiap tahun tak jelas digunakan untuk apa saja. DPR hanya dapat laporan soal program di Kemenkominfo, tapi tidak ada penjelasan tentang sumber dan peruntukannya," sesal Husnan.
Husnan bersama Lily Wahid (Fraksi PKB) dan M Oheo Sinapoy (F-PG) berangkat ke Sulawesi Tenggara. Sementara, rombongan lainnya akan menyambangi Bangka Belitung. Rombongan dipimpin Ketua Panja PLIK-MPLIK Evita Nursanty, didampingi Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Fraksi Partai Hanura) dan Helmi Fauzy (Fraksi PDIP).
Selanjutnya, Panja PLIK-MPLIK berencana melakukan kunker spesifik ke Jawa Barat pada pekan depan. Husnan menjelaskan, kunker spesifik Panja PLIK-MPLIK ini bertujuan mencocokkan pemaparan Kemenkominfo dengan kondisi lapangan. Memastikan kebenaraan laporan Kemenkominfo bahwa program ini efektif berjalan dan banyak memberi manfaat bagi masyarakat di bawah di berbagai daerah. Sebab, banyak informasi yang masuk ke Komisi I bahwa sebagian data Kemenkominfo tidak sesuai dengan fakta.
