Search
Rabu 24 Juli 2024
  • :
  • :

Telkomsel Usulkan Agar Kementerian Kominfo Bawa Kasus Penyadapan ke ITU

MAJALAH ICT – Jakarta. Isu penyadapan yang dilakukan pihak Australia dan membawa-bawa nama Telkomsel ditanggapi secara resmi oleh operator anak perusahaan PT Telkom tersebut. Dalam tanggapannya, Telkomsel mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membaw kasus penyadapan ini ke forum International Telecommunications Union (ITU) sebagai badan telekomunikasi dunia di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Demikian disampaikan Adita Irawati, Vice President Corporate Communications Telkomsel. "Telkomsel juga telah menyampaikan usulan kepada Kominfo agar permasalahan penyadapan ini dapat dibawa ke forum International Telecommunications Union (ITU) sebagai badan telekomunikasi dunia di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk dibahas dan mengeluarkan rekomendasi yang sesuai. Hal ini karena penyadapan dilakukan oleh Australia yang juga merupakan anggota ITU," kata Adita.

Ditegaskan Adita, Telkomsel telah menyampaikan laporan resmi secara tertulis sekaligus usulan kepada Pemerintah melalui Kementerian Kominfo. "Laporan tersebut menjelaskan tentang posisi Telkomsel dalam permasalahan penyadapan  dan sistem keamanan yang telah diterapkan selama ini," ujar Adita. "Adapun posisi Telkomsel seperti yang dijelaskan kepada Kominfo adalah bahwa Telkomsel selaku operator selular terbesar di Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat senantiasa tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan kenyamanan dan perlindungan pelanggan," lanjutnya.

Dijelaskan Adita, terkait permasalahan penyadapan, Telkomsel selalu merujuk pada  ketentuan dan perundangan yang meliputi UU KPK, UU Intelejen, UU Psikotropika, UU Narkotika , UU Kejaksaan, UU Terorisme yang mengatur kewenangan tindakan penyadapan. Kemudian Pasal 39 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi  yang mengatur ketentuan pengamanan jaringan telekomunikasi, dan Pasal 87 PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  yang mengatur ketentuan penyadapan yang dapat dilaksanakan Penyelenggara Telekomunikasi.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, Telkomsel hanya dapat melakukan kerjasama dengan empat  Aparat Penegak Hukum  dan satu Badan Intelejen Negara  Republik Indonesia, dalam membantu dan menyediakan data bagi kegiatan penyadapan yang diperlukan," tandasnya.

Menurut Adita, dalam hal pengamanan jaringan,  Telkomsel telah melakukan sistem pengamanan jaringan Telkomsel sesuai dengan ”GSM Security Standard” yang dikeluarkan oleh 3GPP/ETSI dan ITU (International Telecommunication Union) serta ketentuan teknis yangdiatur dalam  FTP 2000 (Fundamental Technical Plan). Secara internal melalui Keputusan Direksi juga telah diatur Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi yang berisi  standar dan prosedur mengenai pengamanan jaringan telekomunikasi baik secara akses fisik  maupun kesisteman telah dilaksanakan oleh Telkomsel untuk tujuan memelihara kerahasiaan , integritas dan ketersediaan informasi. 

"Sistem operasional jaringan, charging & billing, e-payment, customer care, service desk  maupun sistem pengelolaan infrastruktur baik secara fisik maupun kesisteman, Telkomsel telah memenuhi standar ISO 27001 : 2005  yang diaudit setiap tahun serta disertifikasi oleh badan sertifikasi independen bertaraf internasional (Bureau Veritas Certification)," pungkasnya.