Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Untuk 10 Tahun, Smart Telecom Terkena Kewajiban Bayar Frekuensi Minimal Rp. 5,1 Triliun?

MAJALAH ICt – Jakarta. Perpindahan operator telekomunikasi berbasis CDMA, Smart Telecom, ke 2,3 GHz akan dibarengi dengan kewajiban anak perusahaan Sinar Mas Group tersebut untuk membayar up front fee dan annual fee 30 MHz yang nantinya akan dialokasikan. Dan karena saat ini, 2,3 GHz digunakan untuk Broadband Wireless Access (BWA) yang bersifat zone, maka untuk nasional, Smart Telecom dikenakan kewajiban untuk membayar semua zone yang ada. Selain itu, hasil penjumlahan nilai up front fee dan annual fee dari semua zona penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (BWA) eksisting ditambah dengan nilai penyesuaian penggunaan teknologi netral serta nilai penyesuaian penyelengaraan Jaringan Bergerak Seluler Nasional.

Lalu berapa angka sesungguhnya yang harus dibayar Smart Telecom? Hingga kini, Keputusan Menteri mengenai kewajiban Smart Telecom belum disampaikan ke publik, meski awal Minggu ini disebut-sebut KM Menteri Kominfo Tiaftul Sembiring akan segera dikeluarkan. Ancar-anca kewajiban Smart Telecom tersebut sudah disampaikan Anggota bRTI M. Ridwan Effendi, yaitu di atas Rp. 3 triliun. Meski, Ridwan sendiri mengaku belum mengetahui secara persis kewajiban yang harus ditunaikan Smart Telecom, selain soal up front fee dan annual fee yang disesuaikan dengan ijin Smart Telecom sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Dari hitung-hitungan yang dilakukan Majalah ICT, ada dua hitungan utama dari kewajiban Smart Telecom ini, yaitu dnegan menghitung kenaikan biaya spektrum frekuensi yang dibebankan pada operator BWA yang telah lebih dulu menempati frekuensi 2,3 GHz dan tanpa ada kenaikan.

Sebagaimana diketahui, untuk seluruh Zone, ada 15 Zone, nilai total spektrum frekuensi untuk 2,3 GHz adalah untuk 30 MHz adalah Rp. 471,748 miliar. Sehingga, jika tanpa nilai kekinian yang memperhitungkan BI rate, maka kewajiban Smart Telecom adalah setidaknya Rp. 5,189 triliun untuk jangka waktu 10 tahun.

Sementara itu, jika menggunakan angka Rp. 471,748 sebagai basis awal untuk up front fee, maka sesungguhnya nilai kekinian dengan memperhitungkan BI rate adalah Rp. 608,758 miliar. Sehingga, dengan biaya up front fee yang sama dengan biaya tahun, untuk pemakaian 10 tahun, total kewajiban Smart Telecom adalah Rp. 6,696 triliun. dan mana angka yang akan dipakai, tentunya masih menunggu dokumen Keputusan Menteri mengenai penentuan biaya spektrum frekuensi Smart Telecom ini.