MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah berupaya memperkuat implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terwujud birokrasi berkelas dunia dan dynamic government pada tahun 2024.
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo Imam Suwandi menyatakan, pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan transformasi SDM Aparatur dengan mempertemukan antara ekspektasi individu ASN dan organisasi instansi pemerintah dalam titik yang seimbang atau Employee Value Proposition.
“Diperlukan transformasi pola pikir, sikap dan perilaku dalam birokrasi, yang sebelumnya berorientasi pada aturan (rule based), menjadi berorientasi pada human capital management yang mengedepankan kinerja dan potensial,” ujarnya saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba membuka Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo yang berlangsung secara hibrida dari PIK Avenue, Jakarta Utara.
Kabiro Kepegawaian dan Organisasi menyatakan dalam perspektif birokrasi pemerintahan, masyarakat merupakan pelanggan eksternal. Menurutnya, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan eksternal perlu dibangun terlebih dahulu kepuasan internal.
“Rasa bangga ASN untuk berkontribusi dalam melayani bangsa dipadankan dengan kebutuhan organisasi yang menghendaki kinerja dan daya belajar tinggi, perilaku berbudaya, dan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandasnya.
Kabiro Imam Suwandi menekankan amanat Presiden Joko Widodo mengenai tugas ASN dengan core values “BerAKHLAK” yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani Bangsa”
“Presiden Jokowi telah meresmikan core values. Presiden, menyatakan bahwa “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Kabiro Kepegawaian dan Organisasi, dalam mewujudkan transformasi SDM Aparatur, diperlukan pula transformasi struktural, kultural, dan digital yang mengubah kepemimpinan dan pola pikir, proses dan praktik, output serta layanan.
“Supaya instansi pemerintah terus memperbarui dirinya untuk keberlangsungan masa depan dalam lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks,” tegasnya.
Selain penerapan core value, di tengah era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), menurut Kabiro Imam Suwandi, setiap lembaga pemerintahan perlu selalu adaptif dan responsif.
“Pandemi juga menciptakan disrupsi teknologi yang luar biasa cepat. Perubahan lingkungan dengan ciri VUCA menuntut organisasi pemerintah untuk selalu adaptif dan responsif. Apabila kita tidak siap, maka bisa jadi kebijakan dan program yang ditetapkan gagal merespons perubahan, sehingga manfaat bagi masyarakat menjadi tidak optimal,” jelasnya.
Kunci dalam menghadapi tantangan multidimensi, menurut Kabiro Kepegawaian dan Organisasi dengan cara meningkatkan kompetensi serta mengadopsi sistem dan teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital dan pandemi global serta milenial.
“Semua harus didukung dan difasilitasi dengan transformasi digital dan lingkungan kerja yang pro terhadap perubahan. Tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah kedepannya akan didukung dengan super apps yang memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi proses bisnis lintas bidang/sektor pemerintah (screen to screen coordination),” ungkapnya.
Kabiro Imam Suwandi juga mendorong kolaborasi agar mampu mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional sebagaimana cita-cita bangsa.
“Mengubah mindset memerlukan modal berupa kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan bukan hanya pemikiran orang-orang, melainkan juga menggerakkan hati dan jiwa mereka untuk percaya, sukarela, dan sukacita,” tandasnya.
