MAJALAH ICT – Jakarta. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Pemerimtah Kota Banda Aceh menerapkan e-Kinerja. E-Kinerja merupakan sistem manajemen sumberdaya manusia berbasis internet yang memungkinkan pelacakan kegiatan staf dan tingkat produktivitas secara nyata.
Adapun strategi yang dilakukan Pemkot Banda Aceh untuk mengimplementasikan e-Kinerja adalah menyusun regulasi terkait program pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kerja pemerintahan. Regulasi tersebut di susun dalam rangka untuk memastikan agar agenda-agenda e-Kinerja itu masuk ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah secara resmi.
Basis operasional dari e-Kinerja di Banda Aceh ini adalah pemanfaatan infrastruktur jaringan digital dengan perangkat lunak yang gratis dan terbuka (free and open source software). Perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menunjang e-Kinerja tersebut dikendalikan dengan sebuah pusat data/data center, yang menjadi pusat database dan layanan server untuk seluruh Kota Banda Aceh.
Melalui jaringan yang terkoneksi secara simultan itu, pimpinan pemerintahan dan kepala-kepala dinas dapat melakukan analisis pekerjaan dan analisis beban kerja untuk staf mereka. Staf di jajaran birokrasi juga dapat melaporkan kegiatan hariannya ke dalam aplikasi berbasis web dan atasan langsungnya sehingga dapat memberikan persetujuan dalam waktu secepatnya.
Lalu, sebuah unit penilaian independen memverifikasi masukan dan persetujuan tersebut. Proses yang cepat dan efisien ini memotong jalur birokrasi yang panjang dengan demikian tugas-tugas pemerintahan dan layanan masyarakat bisa dilaksanakan dengan lebih cepat.
Alhasil, Kota Banda Aceh yang sejak 2000 sering mendapatkan penghargaan dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti antara 2009-2015, Kota Banda Aceh mendapatkan sejumlah penghargaan dalam layanan umum berkat e-Kinerja ini, termasuk pengakuan tertinggi untuk kebersihan, manajemen lalu lintas, udara bersih, pengembangan perumahan, akses ke teknologi dan informasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan manajemen perkotaan.
Selain itu, penilaian audit wajar tanpa pengecualian selama tujuh kali berturut-turut sejak 2008 pun sukses mereka raih. Hingga akhir 2014, sebanyak 38 organisasi yang telah mengadopsi e-Kinerja.
’’Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari studi kasus e-kinerja Banda Aceh adalah kemauan pemimpin dalam menciptakan perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, dan dukungan dari seluruh perangkat daerah,’’ ujar Executive Director Transformasi, Juni Thamrin Ph.D, dalam siaran pers yang diterima Media Release, Jumat (9/9).
Juni juga mengatakan, proses menarik dari e-kinerja adalah memberikan ruang partisipasi yang luas untuk masyarakat. Setiap perubahan pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
’’Transformasi mengemban visi mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia. Bersama dengan Rajawali Foundation, kami akan terus mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan,” tambah Program Senior Manager Rajawali Foundation Anugraha Dezmercoledi.
Ada beberapa studi kasus lain yang rencananya akan diluncurkan oleh Transformasi dengan pemerintah daerah berbeda. Dalam waktu dekat Transformasi berencana mengeluarkan studi kasus ’’Puskesmas Kota Pekalongan: Mereformasi Manajemen Perawatan Kesehatan Primer”. Setiap studi kasus nantinya akan didiseminasi, didiskusikan, dan menjadi materi bagi studi kasus beragam kegiatan ilmiah, seperti pelatihan dan seminar, yang ditujukan bagi peningkatan kapasitas pemimpin-pemimpin daerah.
