MAJALAH ICT – Jakarta. Program Internet Rakyat dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps dinilai belum dapat direalisasikan secara merata di seluruh Indonesia dalam waktu dekat. Sejumlah tantangan struktural, mulai dari kesiapan infrastruktur, model bisnis operator, hingga kondisi geografis, masih menjadi faktor pembatas utama pemerataan layanan tersebut.
Internet Rakyat selama ini dipromosikan sebagai solusi untuk menghadirkan internet rumah cepat dan terjangkau bagi masyarakat luas. Program ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, mendukung UMKM, serta memperluas akses layanan pendidikan dan pemerintahan berbasis digital.
Namun, para pengamat menilai bahwa realisasi layanan internet cepat murah tersebut lebih realistis diterapkan secara bertahap, terutama di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Teknologi Dinilai Siap, Infrastruktur Belum Merata
Dari sisi teknologi, target kecepatan 100 Mbps dinilai sudah memungkinkan. Pemanfaatan fiber optik di kawasan padat penduduk serta Fixed Wireless Access (FWA) berbasis jaringan seluler menjadi opsi utama untuk menekan biaya pembangunan jaringan.
FWA memungkinkan penyediaan internet rumah tanpa harus menarik kabel fiber ke setiap rumah, sehingga investasi last mile dapat dikurangi. Skema ini dinilai cocok untuk mendukung layanan Internet Rakyat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber.
Meski demikian, keterbatasan backbone, middle mile, dan akses energi di sejumlah daerah masih menjadi kendala serius. Hingga kini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur, serta antara kawasan urban dan rural.
Faktor Ekonomi Menjadi Penentu Pemerataan
Industri telekomunikasi pada dasarnya bergerak berdasarkan perhitungan ekonomi. Operator cenderung membangun jaringan di wilayah yang menjanjikan pengembalian investasi yang cepat dan stabil.
Di kota besar dan kawasan industri, layanan internet 100 Mbps dengan tarif Rp100 ribu dinilai lebih mudah diterapkan karena Jumlah pelanggan besar, Jarak antar pelanggan relatif dekat dan Infrastruktur pendukung sudah tersedia.
Sebaliknya, di wilayah 3T, biaya pembangunan jaringan jauh lebih tinggi sementara jumlah pelanggan terbatas. Kondisi ini membuat tarif murah sulit diterapkan secara komersial tanpa dukungan tambahan.
Pengamat menilai, jika sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar, Internet Rakyat berpotensi hanya berkembang di wilayah tertentu dan tidak menyentuh daerah non-komersial.
Peran Pemerintah Dinilai Krusial
Pengalaman pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional sebelumnya menunjukkan bahwa pemerataan akses umumnya terjadi ketika pemerintah mengambil peran aktif.
Program seperti BTS Universal Service Obligation (USO), Palapa Ring, dan satelit multifungsi dibangun untuk menjangkau wilayah yang tidak menarik secara bisnis bagi operator. Pendekatan serupa dinilai diperlukan agar Internet Rakyat dapat menjangkau daerah terpencil.
Tanpa skema subsidi, insentif spektrum, atau kewajiban layanan tertentu, tarif Rp100 ribu dinilai sulit dipertahankan di wilayah dengan biaya operasional tinggi.
Risiko Kualitas Layanan
Selain aspek jangkauan, kualitas layanan juga menjadi perhatian. Kecepatan yang ditawarkan dalam paket internet sering kali bersifat up to, sehingga tidak selalu mencerminkan kecepatan yang diterima pelanggan secara konsisten.
Jika tidak diatur dengan standar layanan minimum, Internet Rakyat berisiko menghadirkan koneksi yang tidak stabil, latensi tinggi, serta rasio berbagi bandwidth yang besar. Kondisi ini dapat menghambat pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif seperti pembelajaran daring dan kerja jarak jauh.
Bertahap, Bukan Serentak
Berdasarkan kondisi saat ini, Internet Rakyat dinilai lebih realistis untuk diterapkan secara bertahap. Wilayah dengan kesiapan infrastruktur akan menjadi prioritas awal, sementara daerah terpencil memerlukan waktu lebih panjang dan intervensi kebijakan tambahan.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah pelanggan atau kecepatan nominal, tetapi dari sejauh mana layanan tersebut mampu mengurangi kesenjangan digital antarwilayah.
Ujian Konsistensi Kebijakan Digital
Internet Rakyat kini menjadi salah satu indikator konsistensi kebijakan digital nasional. Pertanyaannya bukan hanya soal tarif dan kecepatan, tetapi tentang sejauh mana negara menempatkan internet sebagai infrastruktur dasar yang harus dapat diakses secara adil.
Tanpa desain kebijakan yang komprehensif dan dukungan berkelanjutan, Internet Rakyat berpotensi menjadi program yang kuat di pusat-pusat ekonomi, namun tertinggal di wilayah pinggiran. Arah kebijakan ke depan akan menentukan apakah internet 100 Mbps Rp100 ribu benar-benar menjadi layanan nasional, atau sekadar solusi parsial bagi wilayah tertentu.
